MOU Pemda dan Kejati Malut, Bupati Halsel: 34 Desa Siap Terima Sanksi

  • Whatsapp

LABUHA, PilarAktual.com — Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara melakukan Pendatangan Nota kesepakatan kerja sama (MOU). Ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Halamahera Selatan, Rabu (13/10/21).

Perjanjian kerja sama ini dalam rangka untuk memperkuat sinergitas kerja sama antara pihak guna melakukan koordinasi penanganan laporan atau mengaduan masyarakat, terkait tindakan pidana korupsi pada penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bacaan Lainnya

Hal ini terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Daerah yang efektif, efesian dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi Daerah.

Bupati Halsel Usman Sidik dalam sambutannya menyampaikan, pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakan roda perekonomian, karena terkait dengan penggunaaan anggran Negara.

Menurutnya, sebelumnya segenap aparat penegak Hukum termasuk kejaksaan Negeri Halamahera Selatan telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan Hukum baik itu berupa pencegahan, pengawasan dan penindakan.

“Pemerintah Daerah telah bentuk pengawasan dan penindakan yang dilakukan jika ada penyimpangan baik Dinas, Camat dan Kepala Desa kita tetap tindak,” Tandas Orang nomor satu di Halmahera Selatan itu.

Dia menambahkan, saat ini Pemerintah Halamahera Selatan hampir setiap saat kita mendapatkan reaksi tegas dari masyarakat, atas penggunaan dana Desa yang di lakukan para kepala Desa.

Dia menyebutkan, Sesuai hasil temuan inspektorat Halmahera Selatan terdapat ada 34 Desa yang penyalahgunaan anggaran Dana Desa.

” Anggaran Dana Desa di Halmahera Selatan sangat luar biasa, bahkansejumlah kepala Desa telah melakukan Korupsi kurang lebih 1,8 Miliar,” Ujarnya.

Dia menegaskan, Inspektorat telah melakukan audit di seluruh kepela Desa di Halamehera Selatan, jika itu terbukti menyalahgunakan anggaran dana desa, maka kepala Desa bersangkutan bakal di beri Sanksi/copot.

“Jika dalam waktu dekat, dari ke 34 Desa ini benar-benar menyalahgunakan Dana Desa, makan diberikan sanksi/copot mereka, jika itu tidak melakukan pengambalian,” Pungkasnya. (Red)