Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui kerja sama dengan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Sulawesi Utara.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergitas Pencegahan Korupsi yang dihadiri langsung Bupati Boltim Oskar Manoppo, Senin (12/10/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain mendorong integritas aparatur, sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas edukasi antikorupsi hingga ke tingkat desa.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD Boltim, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, serta Ketua Forum PAKSI Sulut Dr. Magdalena Wullur bersama jajaran pengurus.
Sejumlah pimpinan perangkat daerah juga hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Direktur RSUD, kepala puskesmas, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta para sangadi atau kepala desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dalam sambutannya, Oskar menyampaikan apresiasi kepada Forum PAKSI Sulut atas komitmen membangun kolaborasi dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut dia, upaya mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tidak cukup hanya melalui aturan dan pengawasan administratif.
Diperlukan pula kesadaran setiap aparatur untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
“Saya memandang kegiatan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Oskar.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, integritas harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Boltim.
Hal itu mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Oskar, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap.
Pengelolaan program harus disertai tanggung jawab, keterbukaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan tindakan sebagai cerminan integritas seorang aparatur pemerintah.
“Setiap rupiah anggaran pemerintah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Anggaran yang bersumber dari kepercayaan masyarakat harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan, serta program yang meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, prinsip akuntabilitas perlu diterapkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Perhatian khusus juga diberikan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa. Oskar mengingatkan seluruh sangadi agar mengedepankan keterbukaan dan melibatkan masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan.
Pengelolaan anggaran desa, menurut dia, harus dilaksanakan secara jujur dan tertib administrasi.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar penggunaan anggaran dapat diketahui, dipantau, dan dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan desa.
Prinsip transparansi tersebut juga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan ruang partisipasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mengawal pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing.
Pencegahan korupsi di tingkat desa menjadi perhatian penting karena pemerintah desa berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, aparatur desa perlu memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta memiliki manfaat yang jelas.
Melalui kesepakatan bersama dengan Forum PAKSI Sulut, Pemkab Boltim berharap kegiatan edukasi dan pendampingan antikorupsi dapat diperluas secara berkelanjutan.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi sarana memperkuat pemahaman aparatur mengenai pentingnya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oskar Manoppo menekankan bahwa penandatanganan kesepakatan tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.
Implementasinya perlu diwujudkan melalui program yang terukur, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi berkala untuk memastikan tujuan kerja sama dapat dicapai.
Langkah lanjutan tersebut diperlukan agar komitmen yang telah dibangun dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam pola kerja dan pelayanan pemerintahan.
Pemkab Boltim berharap sinergi dengan Forum PAKSI Sulut mampu mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas, baik di lingkungan perangkat daerah maupun pemerintahan desa.
Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi di Boltim diharapkan tidak hanya bertumpu pada pengawasan, tetapi juga tumbuh melalui kesadaran aparatur, keterlibatan masyarakat, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
