Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) menyambut baik kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Selasa (22/4/2025).
Kegiatan ini digelar di lantai tiga Kantor Bupati Mitra, sebagai bagian dari upaya KPK dalam menetapkan daerah percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Provinsi Sulawesi Utara.
Bimtek ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andika Widiarto.
Dari pihak Pemkab Mitra, hadir Bupati Ronald Kandoli, Wakil Bupati Fredi Tuda, Sekretaris Daerah David Lalandos, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Mitra.
Ronald Kandoli mengungkapkan rasa syukur dan komitmennya atas penunjukan Mitra sebagai satu-satunya calon kabupaten antikorupsi dari Sulawesi Utara.
“Kami bersyukur karena dari sekian banyak kabupaten/kota di Sulut, hanya Mitra yang ditunjuk sebagai calon percontohan. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan,” ujar Kandoli.
Dalam arahannya, Kandoli menekankan pentingnya kehadiran dan disiplin aparatur dalam menunjang pemerintahan yang bersih.
Ia menyebut bahwa korupsi sering kali berawal dari pelanggaran kecil, seperti ketidakhadiran atau kelalaian dalam menjalankan tugas.
“Kami sangat serius terhadap indikator-indikator antikorupsi yang disampaikan dalam bimtek. Pemkab Mitra akan berupaya memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan KPK, termasuk soal kehadiran ASN, karena hal ini menjadi awal dari integritas birokrasi,” jelas Kandoli.
Ia menambahkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum dan etika, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial.
Karena itu, Pemkab Mitra akan terus berkomitmen menutup celah korupsi dengan mempercepat reformasi birokrasi, memperbaiki layanan publik, dan memperkuat pengawasan secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Plh. Direktur Dit. Permas KPK RI, Andika Widiarto, memberikan apresiasi atas pencapaian Pemkab Mitra.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen dan kinerja Pemkab Mitra. Untuk bisa terpilih sebagai calon kabupaten percontohan, harus memenuhi delapan indikator. Dan Mitra telah mampu memenuhi itu,” ujar Andika.
Ia menekankan bahwa program percontohan ini akan dijalankan di setiap provinsi sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi.
Selain perbaikan sistem, kata Andika, yang tak kalah penting adalah menanamkan nilai-nilai integritas di kalangan ASN serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
Dengan terpilihnya Mitra, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
