Mitra, PilarAktual.com – Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Fanly Mokolomban, menyoroti pentingnya pemetaan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Soekarno Hall DPRD Mitra, Kamis (13/3/2025), Ketua Fraksi Golkar itu menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait arah pembangunan daerah.
Menurutnya, RPJMD 2025-2030 merupakan bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mitra, sehingga pemetaan wilayah harus selaras dengan potensi yang ada.
“Fraksi Golkar memberikan saran dan masukan mengenai pemetaan wilayah di Kabupaten Mitra agar pembangunan lebih terarah,” kata Mokolomban.
Salah satu perhatian utama adalah Kecamatan Ratatotok, yang memiliki sektor pertambangan rakyat. Mokolomban menekankan bahwa tambang di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
“Pasca kejadian di Ratatotok, kami berharap pemerintah dapat menjadikannya sebagai wilayah pertambangan yang dikelola secara legal dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat Mitra yang menggantungkan hidup dari sektor tambang. Jika tambang ditutup, akan berdampak serius pada kesejahteraan warga.
“Kami peduli dengan nasib para penambang. Jika tambang rakyat bisa difasilitasi dengan baik, misalnya melalui koperasi, maka ekonomi masyarakat akan tetap berjalan,” tegasnya.
Selain pertambangan, Fraksi Golkar juga mendorong pemetaan sektor lainnya.
Mokolomban menyebutkan bahwa Kecamatan Belang lebih cocok difokuskan sebagai wilayah perikanan, sementara sebagian Kecamatan Pusomaen dan Touluaan Selatan berpotensi sebagai kawasan perkebunan dan pertambangan.
Kecamatan Silian Raya disarankan menjadi pusat perkebunan dan pariwisata, sementara Kecamatan Tombatu Raya, Touluaan, Pasan, dan Ratahan Timur memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan.
“Kami ingin pemetaan ini dimasukkan dalam RPJMD 2025-2030 agar pembangunan di Mitra lebih terarah dan berkelanjutan. Jika wilayah dikembangkan sesuai potensi masing-masing, maka visi dan misi kepala daerah dapat tercapai dengan maksimal,” tambahnya.
Fraksi Golkar berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatur zonasi wilayah ini.
Dengan kebijakan yang tepat, Kabupaten Minahasa Tenggara dapat berkembang secara optimal tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
