Kasus BUMDes Kotsel Jaya Stagnan, Berikut Penjelasan Polres dan Inspektorat

  • Whatsapp

PilarAktual.com, Boltim – Kasus dugaan korupsi dana desa pada BUMDes Kotsel Jaya, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dialihkan ke proses tuntutan ganti rugi (TGR).

Kasat Reskrim Polres Boltim, AKP Syahroni Rasyid menjelaskan, kasus yang diadukan puluhan warga Kotabunan Selatan sejak April 2020 itu, telah diambil alih oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Boltim.

Bacaan Lainnya

“Sudah diambil alih oleh APIP, dalam hal ini dari Inspektorat dan Asisten I, ada (surat kesepakatan bersamanya),” terang AKP Syahroni saat ditemui di Kapolres Boltim, Selasa (5/10/2021).

Menurutnya, oknum pelaku sudah mengembalikan sebagian kecil anggaran BUMDes yang diduga dia gelapkan.

“Kalau seperti itu, kita tidak bisa menarik masuk kesitu. Kecuali Inspektur katakan APIP tidak mampu, ya (akan ditangani secara hukum),” jelasnya.

AKP Syahroni menekankan, menghormati upaya APIP dalam proses penanganan masalah BUMDes tersebut.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Boltim M Yamin Abdul membantah jika pihaknya sebagai inisiator yang mengambil alih kasus tersebut dan mengalihkannya ke proses ganti rugi.

“Kita sudah buat temuan, tapi mungkin karena ada yang melapor ke Polres, (maka) Polres lakukan penyelidikan, ketika penyelidikan sudah tidak konfirmasi apakah mau lanjut atau tidak, saya juga tidak tahu,” kata Inspektur dihubungi via telepon, (dikutip dari Seputarboltim.com)

“Tapi menurut informasi dari Sangadi (Kotabunan Selatan), untuk pengembalian itu sehingga sudah tidak diteruskan (penyelidikan Polres), itu prosedurnya,” tambahnya.

Kepala Inspektorat Boltim tidak menerangkan berapa lama jangka waktu yang untuk pengembalian kerugian yang dialami BUMDes Kotsel Jaya.

Sekedar informasi, mencuatnya kasus dugaan korupsi BUMDes Kotsel Jaya, Desa Kotabunan, berawal dari hasil ‘hearing’ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat pada 8 April 2020.

Dalam berita acara hearing dengan pengurus BUMDes, terungkap jika total anggaran yang digelapkan oleh oknum Sekretaris BUMDes senilai Rp 110.800.000.

Dana tersebut terdiri dari, dana khas di tangan bendahara sebesar Rp 33.300.000 dan dana khas di rekening BUMDes pada Bank Sulutgo Tutuyan senilai Rp 77.500.000.

Dana di rekening tersebut ditarik oleh oknum Sekretaris dengan cara memalsukan tandatangan ketua BUMDes pada slip penarikan sebanyak lebih dari sekali.

Sebelum diadukan secara tertulis ke Polres Boltim oleh puluhan warga, Ketua BUMDes Kotsel Jaya Jugreli Tabea lebih dulu melaporkan dugaan pemalsuan tandatangan dirinya ke Polsek Kotabunan.

Namun, laporan tersebut belum diketahui perkembangannya sudah lebih dari setahun ini.

Tanggal 5 Mei 2020, ketika proses penyelidikan Polres sudah berjalan, oknum Sekretaris membuat surat penyataan bahwa dirinya sebagai pelaku dengan disaksikan oknum Bendahara telah memalsukan tandatangan Ketua BUMDes, dan dirinya siap bertanggungjawab atas perbuatan itu.

Di tahun yang sama, Pemkab Boltim melakukan ‘mediasi’ para pengurus BUMDes.
Ketua BUMDes Jugreli Tabea saat itu mengaku enggan menandatangani berita acara tersebut karena mencantumkan poin-poin yang merugikan dirinya.

“Salah satu poin menekankan agar saya menarik laporan (pemalsuan tandatangan) ke penegak hukum, saya tidak sepakat dengan itu,” kata Jugreli waktu itu.

Jugreli mewanti jika surat tersebut telah menyertakan tandatangan dirinya sebagai ‘pihak korban’, maka ia siap menempuh jalur hukum meski pun dia pesimistis laporannya kemudian akan diseriusi pihak kepolisian.

“Tandatangan saya sudah dipalsukan dalam slip penarikan dana BUMDes, sudah dilaporkan tapi tidak ada perkembangan. Sekarang jika ada surat kesepakatan di Polres dan menyertakan tandatangan saya, saya pastikan bahwa itu dipalsukan dan saya siap untuk melapor,” pungkasnya. (HM)

Pos terkait