Mitra, PilarAktual.com – Upaya memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum terus dilakukan Polres Minahasa Tenggara, selasa (6/5/2025).
Kapolres Minahasa Tenggara, AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K., M.Han., melakukan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Negeri (PN) Tondano.
Dimana, kunjungan ini bertujuan menjalin sinergi dan komunikasi strategis dengan institusi peradilan guna menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah.
Kapolres hadir bersama para pejabat utama (PJU) Polres Mitra dan disambut langsung oleh Ketua PN Tondano, Dr. Erents J. Ulaen, S.H., M.H., bersama jajaran.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab ini menjadi wadah diskusi terbuka mengenai berbagai persoalan hukum aktual yang dihadapi di lapangan.
Dalam forum tersebut, Kapolres membuka ruang bagi para Kepala Satuan (Kasat) untuk menyampaikan pertanyaan serta berbagi pandangan terkait pelaksanaan tugas kepolisian.
Kasat Reskrim, IPTU Lutfi Anugraha Perdana, S.I.K., M.H., mengangkat isu penanganan kasus kepemilikan senjata tajam yang kerap terjadi di masyarakat.
Ia menyampaikan pentingnya kejelasan yuridis agar proses hukum berjalan adil namun tetap memberi rasa aman.
Menanggapi hal itu, Ketua PN Tondano menegaskan bahwa proses hukum terhadap kepemilikan senjata tajam harus dilandasi asas kehati-hatian, dengan mempertimbangkan unsur niat, konteks peristiwa, dan dampak terhadap masyarakat.
Selanjutnya, Kasat Narkoba, IPTU Demron Talolang, S.I.P., menyoroti kasus penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan bebas terbatas.
Ia mengungkapkan kekhawatiran meningkatnya penyalahgunaan obat tersebut di kalangan usia muda.
Ketua PN Tondano menanggapi dengan menjelaskan bahwa peran pengawasan dan edukasi publik harus ditingkatkan, seraya meminta kepolisian terus berkoordinasi agar proses hukum dapat berjalan efektif dan preventif.
Sementara itu, Kasat Intelkam, IPTU Suparlan, S.E., menanyakan mekanisme pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) khususnya bagi warga yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik.
Ketua PN menegaskan pentingnya transparansi dan keakuratan data dalam proses penerbitan SKCK, serta perlunya pemahaman hukum yang utuh dari calon pemimpin.
Kunjungan ini menjadi penegas bahwa kerja sama antara kepolisian dan lembaga peradilan bukan hanya soal prosedur, namun juga membangun kepercayaan publik.
Kapolres Mitra, AKBP Handoko Sanjaya, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Ketua PN dan berharap kunjungan ini menjadi titik awal peningkatan koordinasi yang lebih erat ke depan.
“Sinergi ini adalah fondasi penting untuk memastikan rasa keadilan dan keamanan hadir secara nyata di tengah masyarakat,” ujar Kapolres.
















