IMO Kalbar Berharap Semua Anggota Bisa Bersinergi Dengan Semua Kalangan Sebagi Kontrol Sosial

  • Whatsapp

Pontianak,PilarAktual.Com -Setelah menerima SK pengurus *DPW IMO-INDONESIA (Ikatan Media Online Indonesia) Provinsi Kalimantan Barat,masa bakti 2021/2026,”pada 20 Mei 2021 yang diterbitkan DPP IMO untuk pengurus tingkat wilayah di kalbar,ketua DPW Jono Darsono H.ST meminta dan menegaskan agar seluruh anggota yang tergabung bisa bersinergi dengan semua kalangan baik itu Pemerintah Daerah,Kota/Kabupaten,Penegak Hukum TNI/Polri,Kajati,Kajari,Pihak Sewasta dan masyarakat luas,Sebagi mitra kerja serta kontrol sosial dalam Pencegahan-pencegahan Korupsi,Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak Virus Covid 19,dalam keterangannya Jelas Jono Darsono H.ST kepada awak media saat diminta keterangan (27/5 /2021) di Jl.Gajah Mada Kota Pontianak.

Jono menambahkan terbentuk nya IMO-Indonesia di kalbar bisa menjadi barometer penggerak informasi publikasi yang baik,benar bermanfaat ke masyarakat luas,dan sebagai ujung tombak untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dalam mendapatkan informasi yang baik dan benar,serta bagaimana mengunakan Medsos (Media Sosial Yang Benar-benar Kepublik),Mewujudkan SDM Unggul,Pemulihan Ekonomi Nasional,serta sebagai kontrol terhadap pencegahan-pencegahan KORUPSI dilakukan para Oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bacaan Lainnya

Ketua DPW IMO Kalbar,Juga meminta kepada semua kalangan,baik Pemda Provinsi,Kabupaten/Kota serta para penegak hukum, TNI/Polri,Kajari,Kajati,masyarakat luas,serta swasta agar kiranya melibatkan organisasi masyarakat yang wadah badan hukumnya jelas,sebagai mitra kerja kontrol sosial yang mana sudah diatur dalam UUD 45 dan sesuai peraturan mentri.Terutama yang selalu peduli terhadap masyarakat luas dan selalu mendukung program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah demi persatuan dan kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila sebagi lambang Negara Dan UUD 45.

Jono menambahkan,Sebagi profesi Jurnalis wartawan,wartawati yang jelas badan hukumnya semua memiliki hak sebagai kontrol sosial,sebab mereka bukan hanya dilindungi PP/40 PERS Tetapi di lindungi juga dengan UUD KETERBUKAAN PUBLIK,Serta UUD HAM jadi semua sudah jelas jika para penggiat profesi (WARTAWAN) dalam tugas dan fungsinya sudah standar SOP wajib kiranya tidak dipandang sebelah mata,dan Jangan pernah merasa risih dalam arti kata alergi kepada mereka.

Walau memang banyak juga oknumnya membuat kesalahan dalam melaksanakan tugas fungsi nya Sebagi profesi di lapangan tak standar SOP,tidak paham aturan UUD mereka hanya mempergunakan pedoman PP/40 saja dah dianggap sudah jelas,namun itukan manusiawi dan perorangan aja”,Nah menurut saran saya alangkah baik lagi PP/40 dan UUD Keterbukaan Publik,UUD HAM, dapat di pahami,dimengerti juga agar tidak salah langkah tidak salah kaprah serta perlindungan hukum terhadap wartawan itu sangat lah jelas adanya.

Kehadiran IMO-Indonesia (Ikatan Media Online Indonesia) kiranya menjadi penerang bagi Insan PERS dan bisa menjadi penggerak ekonomi di kalimantan barat juga,dan betul-betul menjadi mitra kerja,semua kalangan dan sebagai garda terdepan untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa, pemersatu bangsa tegas Jono.(Red)