HCW Minta KPK Telusuri Proyek Dana Aspirasi/Poker, Milik DPRD Malut

  • Whatsapp
Foto Istimewa: Rajak Idrus Direktur HCW Maluku Utara

TERNATE, Pilar aktual.com — Untuk Membongkar sejumlah Permasalahan di Tubuh Pemerintahan Provinsi Maluku Utara (Malut). Halmahera Coruption Wacth (HCW) Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Telusuru Proyek Aspirasi/Poker yang diperuntukan untuk anggota DPRD provinsi Maluku Utara.

Diketahui, Proyek Aspirasi atau Poker dari tahun ke tahun tersebut di duga kuat milik sejumlah anggota DPRD provinsi malut dan dikerjakan oleh pihak Ketiga yakni kontraktor yang bermodal yang dianggap ada kedekatan emosional. Dari dalil itu sehingga mereka bisa mengerjakan proyek itu milik DPRD Provinsi,” beber Direktur HCW Maluku Utara Rajak Idrus kepada Media ini. Kamis (28/1/2021)

Bacaan Lainnya

Rajak menuturkan, Jujur kami selalu ikuti dan memantau perkembangan terkait dengan Proyek aspirasi/poker tersebut. Dan proyek tersebut hampir milik semua anggota DPRD provinsi.

” Sesuai hasil telusuri HCW bahwa proyek aspirasi /poker itu melekat di beberapa dinas artinya bahwa angota DPRD yang mendapat proyek mereka langsung titipkan ke dinas agar dinas memproses dan ditindaklanjuti,” tutur Rajak sapaan Akrab Jheck.

Selanjutnya Jheck menjebarkan, Proyek aspirasi / poker milik anggota DPRD Malut itu sangatlah besar dan terhitung besaran nilainya mulai dari 1 Miliar dan 3 Miliar hingga 5 Meliar. Itupun tergantung kelincahan anggota DPRD untuk melakukan terobosan.

” kalau bagi yang linca dan banyak melakukan trebosan pasti iya lebih besar mendapatkan proyek aspirasi/ poker,” katanya.

Dijelaskan lagi Jeck, kami mencoba telusuri hingga ke lapangan atas proyek atau pekerjaan, rata-rata tidak beres dan proyek itu di duga kuat adalah proyek aspirasi/ poker milki anggota DPRD Provinsi Malut.

” Untuk itu HCW minta KPK Segra telusuri bahkan turungkan Tim untuk mengkorcek secara dekat atas proyek Aspirasi/Poker Milik DPRD Malut,” Jelas jeck sembari menyebutkan kitika kami telusuri ternyata proyek aspirasi tau betul adalah kepala – kepala Dinas Terkait. Karena meraka selaku kuasa pengguna anggran ( KPA) yang sering berkoordinasi untuk meloloskan proyek tersebut.

Rajak pun meminta kepala – kepala dinas harus jujur dan berani untuk membongkar proyek aspirasi / poker tersebut, karna pantauan HCW maluku utara selama ini kepala kepala dinas tidak perna komplen soal proyek aspirasi/ poker tersebut.

” saya menduga kenapa Dinas tidak bicara atau tidak buka suara, karena Dinas bekerja di bawa tekanan DPRD Provinsi Malut.”akuinya.

Dirinya juga berharapa KPK bisa membongkar proyek aspirasi/ poker lewat dinas terkait disana KPK menemukan banyak permasalah.

” Dalam waktu dekat HCW akan menyurat ke KPK dan dilampirkan dengan bukti bukti sebagai sampel atau bukti awal untuk membongkar proyek aspirasi atau poker. Nanti KPK yang kembangkan pasti mereka lebih tau,” Pungkasnya. (Tam/Red)