Gelar Sosialisasi dan Penegakan Hukum, Ini Ketegasan Kajati Maluku Utara

  • Whatsapp

LABUHA, PilarAktual.com Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menggelar Sosialisasi Penegakan Hukum untuk mencegah Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

Sosialisasi penegakan Hukum ini berlangsung di aula kantor bupati Halmahera Selatan, Rabu (13/10/2021).

Bacaan Lainnya

Kajati Maluku Utara Dade Ruskandar SH dalam sambutannya mengatakan, Kunjungan kerja (Kunker) dan sosialisasi Penegakan Hukum untuk pencegahan pengadaan barang/Jasa, itu baru pertama kali dilakukan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

“Selain kunker di kabupaten Halmahera Selatan, kedepan di daerah-daerah lain di Maluku Utara akan tetap di kunjunginya,” Ungkapnya.

Ditegaskan Dade, terkait dengan penyimpangan dan terjadinya praktek tindak pidana korupsi mau dan tidak mau, proses hukum tetap berjalan.

“Jika unsur-unsur terkait kedapatan melawan dan melakukan tindak pidana korupsi, maka hukum akan bertindak,” Tandas Kajati Malut itu.

Menurutnya, Orang nomor satu di Kejati Maluku Utara itu menyampaikan, terjadinya suatu tindak pidana korupsi itu disebabkan bahwa pihak-pihak terkait tidak paham apa yang telah dilakukannya.

Dia menuturkan, Sesuai amanat jaksa agung dan presiden RI, dalam hal ini kejaksaan tinggi Maluku Utara diberikan tugas untuk mengawasi dan mengawal,

<Pertama, Penguatan terhadap pengawasan dan penegakan disiplin internal dalam tubuh Jajaran Kejasaan dalam pemulihan fungsional.

< Kedua, Pencegahan dan pengawasan Dana Covid 19.

“Banyak di daerah-daerah saat ini adanya, laporan bahwa penggunana dana covid-19 tidak transparan, keduanya sangat berantakan dan ansasi.

Dia menyebutkan, Segala aspek pembangunan di daerah khususnya di Maluku Utara akan dilakukan Pendampingan oleh pihak kejaksaan.

“Itu dilakukan tujuannya, untuk mengawasi adanya penyimpangan di lingkup pemerintah daerah, jangan sampai terjadi praktek tindak pidana korupsi,” Pungkasnya.

Dirinya berharap, Kedepan lembaga inspektorat, kepolisian dan kejaksaan agar terus bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Muda-mudahan dengan berkat kerjasama yang baik ini, praktek tindak korupsi di daerah kabupaten Halmahera Selatan bisa minim,” Imbuhnya. (Red)