PILARAKTUAL.COM, BOLTIM – Segenap Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dihimbau agar segera membentuk pengurus baru untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bermasalah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Boltim, Hendra Tangel SH mengatakan, menyusul telah dilaksanakannya studi tiru di dua daerah berbeda, maka diharapkan kepada Pemdes yang ada agar segera memperbaiki kepengurusan BUMDes yang sebelumnya sempat bermasalah.
“Untuk BUMDes yang bermasalah, diharapkan kepada Pemdes terutama Sangadi agar segera bentuk pengurus baru. Hal ini supaya dapat terlaksana hasil implementasi studi tiru pengelolaan BUMDes yang telah dipelajari di dua daerah,” imbau Hendra, pada Kamis (1/9/2022).
Hendra menjelaskan, pembentukan pengurus BUMDes yang baru bisa dilakukan asalkan ada pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes yang lama. Minimal pengurus lama berkomitmen untuk bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalah dalam hal pengelolaan BUMDes.
“Silahkan bentuk pengurus BUMDes yang baru. Para Sangadi tidak perlu takut. Selama pengurus lama siap bertanggung jawab, maka tidak ada permasalahan,” terang Hendra.
Menurutnya, berdasarkan data pengelolaan BUMdes yang ada di DPMD Boltim, sedikitnya ada 40 persen desa di Boltim yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Untuk itu, Sangadi tidak perlu takut untuk melanjutkan program BUMDes di desanya.
“Kalau tidak bentuk pengurus baru, maka sampai kapan BUMDes bisa dijalankan dalam suatu desa. Apalagi pada beberapa pekan lalu, semua Sangadi telah melakukan studi tiru. Sekarang waktunya untuk mengimplementasikan hasil studi tiru yang telah dipelajari di Lembang dan Lombok,” kata Hendra.
Hendra pun menambahkan, terkait pengelolaan BUMDes di Kabupaten Boltim, dalam waktu dekat pihaknya akan turun melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di semua desa. Dia berharap, untuk desa yang bermasalah pada BUMDesnya agar segara melakukan musyawarah desa untuk mempercepat pembentukan pengurus BUMDes baru.
“Tentunya kita akan turun untuk melakukan monev di semua desa terkait pengelolaan BUMDes. Tujuannya supaya semua desa di Boltim dapat menjalankan BUMDes sebagaimana yang telah diadopsi dalam pelaksanaan studi tiru di Lembang dan Lombok,” pungkasnya. (Billy)
