Boltim, PilarAktual.com – Isu dugaan penggunaan narkoba yang belakangan mengaitkan nama anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rahman Salehe, tidak dijawab dengan perang pernyataan.
Politikus PDI Perjuangan itu justru menawarkan satu cara untuk mengakhiri spekulasi: pemeriksaan resmi.
Dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boltim, Senin, 21 September 2026, Rahman menyatakan kesediaannya menjalani tes urine.
Ia bahkan meminta pemeriksaan tidak berhenti pada dirinya, melainkan dilakukan terhadap seluruh anggota DPRD Boltim dengan melibatkan lembaga berwenang, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN).
Bagi Rahman, pemeriksaan tersebut dapat menjadi mekanisme objektif untuk menjawab tudingan yang berkembang di ruang publik.
Ia memilih pembuktian melalui institusi resmi ketimbang memperpanjang polemik melalui saling bantah di media.
“Saya tidak mau panjang lebar memberikan keterangan soal tuduhan ini. Biar lembaga berwenang yang membuktikan,” kata Rahman dalam konferensi pers tersebut.
Ia kemudian menegaskan kesiapannya menjadi orang pertama yang menjalani pemeriksaan.
“Saya siap dan saya orang pertama yang siap dites, bersama anggota DPRD lainnya,” ujarnya.
Usulan itu sekaligus ditempatkan Rahman sebagai upaya menjaga kredibilitas lembaga.
Menurut dia, jika pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, hasilnya dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menghindarkan DPRD Boltim dari spekulasi yang terus berkembang.
Namun, bagi Rahman, persoalan tersebut tidak berhenti pada reputasi politik.
Ia mengaku keberatan karena pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan dugaan narkoba turut berdampak terhadap keluarganya.
“Yang membuat saya risih, pemberitaan itu bukan hanya menyangkut saya. Sudah menyangkut istri, orang tua, anak, dan keluarga saya,” katanya.
Ia menyebut dampak pemberitaan telah dirasakan oleh orang-orang terdekatnya.
Karena itu, Rahman memilih membawa persoalan tersebut ke jalur pembuktian, bukan memperpanjang polemik dengan pihak-pihak yang menyampaikan tudingan.
Permintaan pemeriksaan oleh lembaga berwenang itu menjadi bagian utama dari klarifikasi Rahman.
Ia berharap isu yang belum dibuktikan melalui pemeriksaan resmi tidak terus berkembang menjadi kesimpulan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Rahman juga memberikan penjelasan mengenai sorotan terhadap kehadirannya di kantor DPRD. Ia mengakui aktivitasnya tidak selalu berlangsung di dalam gedung parlemen.
Menurut dia, pekerjaan anggota DPRD memiliki sejumlah fungsi yang mengharuskan legislator berada di luar kantor.
Salah satunya menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Tugas anggota DPRD itu tidak hanya duduk di kantor. Ada tugas konstitusional lain yang harus dijalankan di luar,” ujarnya.
Rahman mengatakan dalam beberapa waktu terakhir dirinya lebih banyak menjalankan aktivitas di daerah pemilihan.
Pertemuan dengan masyarakat, penyerapan aspirasi, agenda reses, serta kegiatan yang berkaitan dengan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), menurut dia, merupakan bagian dari tugas kedewanan.
“Saya tetap bekerja. Saat tidak di kantor, saya berada di lapangan menemui masyarakat. Itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui sorotan publik mengenai kehadirannya merupakan sesuatu yang patut diperhatikan.
Rahman menyebut kritik dari masyarakat sebagai bagian dari kontrol terhadap kinerja wakil rakyat.
Ia mengatakan akan menjadikan sorotan tersebut sebagai bahan evaluasi, terutama dalam mengatur keseimbangan antara aktivitas di gedung DPRD dan kegiatan bersama masyarakat.
“Saya memahami jika ada yang mempertanyakan. Itu hak masyarakat untuk mengontrol, saya jadikan itu evaluasi untuk lebih baik lagi dalam membagi waktu antara kerja di kantor dan kerja di lapangan,” katanya.
Mengenai kemungkinan adanya catatan dari Badan Kehormatan DPRD terkait kehadirannya, Rahman menyatakan siap memberikan penjelasan melalui mekanisme kelembagaan.
“Pada prinsipnya saya menghormati aturan di DPRD. Jika ada yang perlu diklarifikasi secara kelembagaan, saya siap,” ujarnya.
Pernyataan Rahman kini menempatkan bola di ranah pembuktian.
Dirinya meminta isu dugaan narkoba tidak berhenti sebagai perdebatan politik atau pemberitaan, tetapi diuji melalui pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Di tengah sorotan terhadap lembaga legislatif, usulan tes urine seluruh anggota DPRD Boltim juga membuka ruang bagi pembuktian secara kolektif. Rahman menyatakan dirinya tidak keberatan menjadi pihak pertama yang diperiksa.
Dengan sikap tersebut, Rahman memilih menjawab tudingan melalui mekanisme pemeriksaan, sementara persoalan kehadiran di DPRD ia serahkan pada aturan dan proses kelembagaan yang berlaku. ***
