Diduga Praktek Jual Beli Proyek, HCW Desak KPK Telusuri BWS Malut

  • Whatsapp
Foto Istimewah: Derektur Halmahera Corupption Wacth (HCW) Rajak Idrus

TERNATE, PilarAktual.com – Lembaga Halmahera Corupption Wacth (HCW) Mendesak Komisi Pemberantasan Kurupsi (KPK) agar menelusuri Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara (Malut) karena diduga kuat ada praktek jual beli proyek.

Direktur Halmahera Corupption Wacth (HCW), Rajak Idrus kepada awak media, Selasa (26/1/2021) mengatakan, pihaknya telah menduga ada informasi yang tidak beres di BWS Malut terkait dengan tender/lelang proyek hingga pada proses lelang yang di lakukan oleh BWS sebagai eksikutor untuk memenagkan proyek tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami menduga kuat ada dugaan terjadi praktek jual beli proyek hingga terjadi penitipan proyek pada saat melaksanakan tender/lelang di kantor BWS malut,” katanya.

Rajak bilang, Sebelum dilakukan tender, ada dugaan kuat pihak BWS sudah menitipkan nama-nama kontraktor atau perusahan untuk dimenangkan dan mengerjakan sejumlah proyek tersebut.

“beredarnya isu ini tidak asing lagi di telingga HCW Malut. Kami suda menciun sejak lama dan masih memantau perkembangannya sudah sejak lama, sehingga hal itu sangat disayangkan. Karena itu, HCW meminta KPK untuk melakukan koorcek di lapangan karena ada dugaan kuat terjadi konspirasi buruk dan persaingan usaha tidak sehat, di tubuh BWS Malut,” bebernya.

Kami minta agar KPK segra turunkan tim Koorsup KPK untuk mengikuti tahapan terutama saat melaksanakan proses tender/lelang, karena dalam pantauan HCW di lapangan banyak para pemodal yang selalu memanagkan dan mengerjakan proyek di BWS Malut,” Sambungnya.

Selain itu, Pihaknya juga mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi dan mencopot kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bebi Hendrawibawa dan seluruh Satker serta PPK di BWS, karena dianggap tidak mampu dan tidak konsisten dalam melaksanakan tugas.

“ Olehnya itu, kepada Pak Menteri PUPR dan Dirjen SDA segera mengevaluasi dan mencopot kepala Balai Wilayah Sungai Malut, Bebi Hendrawibawa dan sejumlah Satker serta PPK, karena dianggap gagal, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin di BWS malut” pungkasnya.

Sekedar diketahui, sehingga berita ini di publis media Pilar aktual.com masih berupaya untuk konfirmasi ke kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. (Red/Plr)