Manado, PilarAktual.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, menegaskan bahwa integritas pemerintah daerah dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan setiap tahun anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Kandoli saat secara resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Hotel Grand Puri, Manado, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini menjadi agenda penting dalam rangka memastikan seluruh proses penyusunan laporan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para asisten daerah, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta jajaran pengelola keuangan daerah.
Mereka terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim review Inspektorat, para bendahara, hingga operator sistem pengelolaan keuangan.
Dalam sambutannya, Ronald Kandoli menegaskan bahwa kegiatan rekonsiliasi bukan sekadar agenda administratif yang dilakukan setiap tahun. Menurutnya, proses ini merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
“Rekonsiliasi ini bukan hanya rutinitas. Ini adalah proses penting untuk memastikan setiap data keuangan yang disajikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kandoli.
Ia menjelaskan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama dalam menunjukkan bagaimana anggaran yang berasal dari masyarakat dikelola oleh pemerintah daerah.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta untuk menyusun laporan secara profesional dengan memperhatikan ketepatan waktu, ketelitian, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan patuh pada regulasi. Ini adalah komitmen nyata kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kandoli mengingatkan bahwa kualitas laporan keuangan juga menjadi indikator objektif untuk menilai profesionalitas suatu pemerintahan daerah.
Menurut dia, laporan yang baik tidak hanya berdampak pada penilaian lembaga pengawas, tetapi juga menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi dan menjaga koordinasi antarinstansi.
Kandoli juga menekankan pentingnya meninggalkan ego sektoral yang dapat menghambat proses sinkronisasi data keuangan.
“Dibutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh perangkat daerah. Jangan ada ego sektoral. Semua harus bersinergi demi menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,” katanya.
Ia menambahkan, laporan keuangan yang disusun saat ini akan menjadi cerminan bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran publik secara bertanggung jawab.
“Kualitas laporan yang kita hasilkan hari ini akan menentukan sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” ujar Kandoli.
Melalui kegiatan rekonsiliasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara optimistis dapat menghasilkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan sinergi seluruh perangkat daerah, Pemkab Mitra berharap proses penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan.
