Jakarta, PilarAktual.com – Komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditegaskan oleh Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli.
Hal itu dibuktikan melalui kehadirannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (13/8/2025).
Kegiatan berlangsung di ruang rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta.
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KPK RI, DR. Yohanes Tanak, SH., MH, dan dihadiri oleh jajaran pejabat penting Sulawesi Utara, termasuk Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen, serta para Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari program strategis KPK dalam mempererat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di wilayah Sulut.
Melalui koordinasi intensif, KPK menekankan pentingnya penguatan pengawasan, pencegahan, hingga supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Ronald Kandoli menilai langkah ini sebagai upaya preventif yang sangat krusial.
Menurutnya, membangun integritas pemerintahan tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi membutuhkan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten di setiap lini pemerintahan.
“Langkah yang diambil KPK ini sangat kami apresiasi. Ini bukan sekadar rapat teknis, tetapi sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi,” ujar Ronald Kandoli kepada wartawan usai acara.
Ronald menegaskan, kehadiran kepala daerah dalam forum seperti ini bukan hanya simbol dukungan, tetapi juga wujud kesiapan pemerintah daerah untuk membuka ruang koordinasi dengan KPK.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan memudahkan deteksi potensi penyalahgunaan kewenangan sejak awal, sehingga dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara.
“Kalau pencegahan dilakukan secara serius sejak dini, maka efek domino yang merugikan masyarakat bisa dihindari. Selain itu, pelayanan publik akan meningkat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kandoli didampingi jajaran penting Pemkab Minahasa Tenggara, antara lain Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP., MM., Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, Inspektur Daerah Dra. Marie Mas Makalow, Kepala BPKPD Dr. Mecky Tumimomor, SE., M.Si, serta Sekretaris Pribadi Bupati, Dristy Tora, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian di DPRD Mitra.
Kehadiran jajaran lengkap ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Minahasa Tenggara serius membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, melainkan tanggung jawab bersama semua elemen pemerintahan daerah.
Dengan semangat tersebut, diharapkan kolaborasi ini mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, berintegritas, dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat.
