Manado, PilarAktual.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan strategis tersebut digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa (12/5/2026), dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara KPK RI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pencegahan tindak pidana korupsi.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada dua sektor krusial, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Kedua isu tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap potensi penyimpangan apabila tidak dikelola secara transparan dan terukur.
Oleh karena itu, KPK RI menekankan pentingnya penyelarasan program pencegahan korupsi agar dapat diterapkan secara sistematis di seluruh pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah diberikan ruang untuk menyamakan persepsi serta menyusun langkah strategis bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkecil celah terjadinya praktik korupsi di tingkat daerah.
Bupati Ronald Kandoli dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mendukung penuh seluruh arahan dan kebijakan yang disampaikan KPK RI.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang, serta memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan,” demikian semangat yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sebagai bentuk konkret komitmen tersebut, Bupati Ronald Kandoli turut menandatangani dokumen komitmen bersama pencegahan korupsi.
Penandatanganan ini juga mencakup penguatan ekonomi daerah melalui transformasi layanan publik, khususnya pada sektor pertanahan dan tata ruang yang menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, di antaranya Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Inspektur Daerah, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara dapat semakin memperkuat komitmen dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
