Mitra, PilarAktual.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli menghadiri kegiatan Penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Penilaian tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno, bersama tim yang turut melibatkan perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Oryza Astavidha Irwanto, serta Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV, Drs. Decky Karongkong.
Dalam penilaian tahun 2025 ini, KPK menetapkan empat indikator utama, yaitu: tata kelola pemerintahan desa, transparansi pengadaan barang dan jasa, sistem pengawasan (termasuk audit inspektorat), serta kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi tinggi kepada KPK RI yang telah memilih Desa Ratatotok Timur sebagai lokasi penilaian perluasan desa antikorupsi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK RI atas terselenggaranya kegiatan ini. Program ini bukan sekadar penilaian, tapi langkah nyata untuk menumbuhkan budaya integritas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan korupsi,” ujar Kandoli.
Bupati menilai Desa Ratatotok Timur telah memperlihatkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, dan transparan.
Ia berharap, semangat tersebut bisa menjadi inspirasi bagi seluruh desa di wilayah Mitra.
“Kami berharap Desa Ratatotok Timur dapat menjadi contoh bagi 134 desa dan 9 kelurahan di Minahasa Tenggara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” lanjutnya.
Kandoli juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan serta memastikan setiap kepala desa dan perangkatnya memahami aturan pengelolaan keuangan yang benar.
“Kami tidak ingin ada aparat desa yang tersandung masalah hukum karena kurangnya pemahaman. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan agar semua desa dapat mengelola anggaran secara transparan dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi titik awal memperkuat budaya antikorupsi di tingkat desa, sejalan dengan visi nasional dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.
Turut mendampingi Bupati Ronald Kandoli dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David H. Lalandos, AP, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jani Rolos, S.Sos, ME, Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sangian, ME, serta sejumlah pejabat tinggi pratama. Hadir pula Camat Ratatotok, Kabag Umum Setda Dristy Tora, SH, dan Kabag Prokopim Setda Febry Lasut, S.STP, M.Si.
Dengan kegiatan ini, Minahasa Tenggara menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.
