Boltim, PilarAktual.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, memimpin apel kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Halaman Kantor Bupati Boltim, Senin (19/1/2026).
Apel tersebut diikuti seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim dan menjadi momentum konsolidasi awal tahun anggaran 2026.
Dalam arahannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi tahapan pengelolaan keuangan daerah, khususnya memasuki minggu ketiga Januari 2026.
Menurutnya, periode ini merupakan fase krusial dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Januari 2026. Artinya, persiapan penyusunan laporan keuangan baik di tingkat SKPD maupun SKPKD sudah harus berjalan,” ujar Oskar Manoppo di hadapan peserta apel.
Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar bersikap proaktif dan kooperatif dalam pemenuhan data yang dibutuhkan Badan Keuangan Daerah.
Bupati menekankan, setiap permintaan data terkait penyusunan laporan keuangan harus segera ditindaklanjuti tanpa penundaan.
“Jika ada SKPD yang tidak kooperatif, saya minta kepada Pak Sekda untuk sementara tidak melayani perjalanan dinas ke luar daerah dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Selain fokus pada penyusunan laporan keuangan, Bupati Oskar Manoppo juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agenda pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menyampaikan bahwa pada Januari ini, tim auditor eksternal BPK akan turun langsung ke Boltim untuk melaksanakan pra-audit laporan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pimpinan SKPD, bendahara pengeluaran dan penerimaan, PPTK, serta PPK agar mempersiapkan seluruh administrasi dan dokumen SPJ yang akan diperiksa,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait belanja daerah tahun anggaran 2024 dan 2025.
Hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, harus dijadikan bahan evaluasi bersama.
“Koreksi-koreksi yang disampaikan BPK menjadi acuan bagi kita semua untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah di tahun 2026,” pungkasnya.
Apel kerja ini diharapkan mampu memperkuat kedisiplinan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta komitmen ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan regulasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
