Boltim, PilarAktual.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo SE MM, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Boltim, Jumat (19/6/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Samsudin Dama ST ME, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 320 ayat (1).
Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Bupati menjelaskan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2025 telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Selain itu, laporan tersebut juga telah dibahas secara menyeluruh bersama Badan Anggaran DPRD sebelum diajukan dalam rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan.
“Secara umum, pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Namun, catatan dan rekomendasi dari BPK RI akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi guna menyempurnakan pengelolaan pendapatan, belanja, maupun aset daerah agar semakin tertib sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual,” ujar Oskar Manoppo.
Ia menambahkan, rekomendasi yang diberikan BPK RI merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan agar tata kelola keuangan daerah semakin efektif, efisien, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berada pada jalur yang benar.
Oskar Manoppo menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan semata-mata hasil kerja pemerintah daerah, tetapi merupakan buah dari sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mengawal proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta seluruh ASN yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi seluruh jajaran menjadi modal utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Bolaang Mongondow Timur.
Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan sehingga tata kelola pemerintahan semakin berkualitas, pembangunan daerah berjalan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
