Hari Jadi Kabupaten Halmahera Selatan

Bupati Batu Bara Buka Rapat Kordinasi Pencegahan Wabah PMK Pada Ternak

BATU BARA, PilarAktual.com – Kabupaten Batu Bara meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Pengawasan ketat dilakukan di Kabupaten Batu Bara karena penyakit yang menyerang hewan ternak seperti sapi dan kerbau tersebut memiliki penyebaran sangat cepat.

Menindaklanjuti langkah yang akan diambil, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan wabah PMK pada ternak, yang dibuka langsung Bupati Batu Bara, Ir. H. Zahir, M.AP, di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Senin (23/5/2022).

Laporan Suspect PMK Kabupaten Batu Bara, berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) yang terintegrasi, per tanggal 21/05/2022, terdapat 825 ekor ternak terjangkit PMK di Kabupaten Batu Bara.
476 ekor ternak sudah sembuh, sementara 349 ekor masih sakit.

Bupati Zahir mengatakan Dinas Perikanan dan Peternakan harus bergerak cepat ketika ada laporan penyebaran wabah PMK di desa dengan memberikan bantuan obat, antibiotik dan vitamin.

Bupati Zahir mengimbau agar jangan terlalu cepat menyatakan hewan ternak terjangkit PMK jika gejalanya belum diketahui. Karena hal tersebut dapat membuat panik masyarakat. Bupati Zahir juga meminta pihak Dinas Perikanan dan Peternakan untuk tetap bekerja secara maksimal.

“Jika gejala belum diketahui, kita jangan terlalu cepat menghebohkan karena itu dapat  membuat masyarakat panik. Tapi kita harus tetap bekerja secara maksimal”, ucap Bupati Zahir.

Lewat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan wabah PMK pada ternak, Bupati Zahir berharap seluruh hewan ternak dapat kembali sehat. Dia pun berharap masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan karena pemerintah terus bergerak mengendalikan wabah PMK, karena hal tersebut bagian dari misi Bupati Zahir dan upaya pemkab Batu Bara dalam meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investigasi. (Red)