Boltim, PilarAktual.com – PT Brantas Abipraya (Persero), kontraktor pelaksana pembangunan Gedung Baru RSUD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang berkembang selama pelaksanaan proyek.
Pihak perusahaan menegaskan bahwa mobilisasi material dan alat berat saat ini menggunakan akses internal rumah sakit, bukan jalan desa.
Humas PT Brantas Abipraya, C. Alpin, menjelaskan bahwa penggunaan akses tersebut didasarkan pada aspek legalitas kepemilikan lahan.
Menurut dia, akses yang digunakan dalam kegiatan konstruksi merupakan bagian dari lahan milik rumah sakit.
“Secara aspek legalitas kepemilikan tanah, sertifikat penuh milik rumah sakit. Jadi sebetulnya tidak ada jalan desa yang dipakai. Memang ada rencana pinjam pakai jalan desa, tetapi masih dalam proses, operasional saat ini murni menggunakan akses rumah sakit,” kata Alpin.
Ia menambahkan, perusahaan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan sejak awal pelaksanaan pekerjaan.
Koordinasi tersebut melibatkan Pemerintah Desa Purworejo Timur, Polsek, Koramil, pihak kecamatan, jajaran Polres Boltim, hingga Bupati Boltim melalui penyampaian surat pemberitahuan resmi.
Menurut Alpin, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan konstruksi berlangsung melalui mekanisme koordinasi yang jelas serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Koordinasi dengan Manajemen RSUD
Selain persoalan akses mobilisasi, perusahaan juga menyoroti pentingnya komunikasi dengan manajemen RSUD Boltim selama proses pembangunan berlangsung.
Hal ini dinilai penting mengingat rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang aktivitasnya harus tetap diperhatikan di tengah pekerjaan konstruksi.
Terkait pergantian pimpinan RSUD Boltim dari dr. Randya kepada dr. Roynald, Alpin memastikan komunikasi dengan pihak rumah sakit tetap berjalan.
Ia menyebutkan, surat resmi dan pembahasan mengenai penanganan lingkungan telah dilakukan bersama direktur rumah sakit sebelum persoalan tersebut berkembang di ruang publik.
Perusahaan juga menegaskan bahwa pelaksanaan proyek harus memperhatikan prosedur operasional standar (SOP), pengendalian mutu, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Pengawasan terhadap tahapan konstruksi dan penggunaan material menjadi bagian penting untuk memastikan gedung yang dibangun dapat menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Penyiraman Debu dan Perbaikan Jalan
Di sisi lain, persoalan debu di sekitar lokasi proyek turut menjadi perhatian perusahaan.
Aktivitas konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat maupun kegiatan pelayanan di lingkungan rumah sakit.
Sebagai langkah pengendalian, PT Brantas Abipraya menyatakan telah melakukan penyiraman secara berkala pada area proyek yang terdampak debu.
Perusahaan juga mulai memperbaiki akses jalan internal rumah sakit melalui pekerjaan pengecoran ulang.
“Upaya penyiraman lingkungan proyek yang terdampak terus kami lakukan. Bahkan, kami sudah mencicil perbaikan akses jalan rumah sakit dengan melakukan pengecoran ulang agar representatif dan nyaman digunakan,” ujar Alpin.
Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi gangguan selama pekerjaan berlangsung.
Meski demikian, efektivitas pengendalian debu dan perbaikan akses tetap perlu diperhatikan melalui pemantauan kondisi lapangan secara berkelanjutan.
PT Brantas Abipraya menegaskan, pembangunan Gedung Baru RSUD Boltim tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek legalitas, mutu konstruksi, keselamatan, dan dampak lingkungan.
Perusahaan berharap koordinasi dengan manajemen rumah sakit serta pemangku kepentingan setempat dapat terus berjalan sehingga proyek tersebut terlaksana secara tertib dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bolaang Mongondow Timur. ***
