Boltim, PilarAktual.com – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, bersama Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, memimpin langsung kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar pada Selasa, (3/6/2025).
Pertemuan strategis ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah pemerintah daerah dan BI dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi yang kerap dipicu oleh lonjakan harga bahan pokok.
Dalam kesempatan tersebut, Joko Supratikto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi gejolak harga, khususnya menjelang momen-momen krusial seperti hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim dalam menjaga kestabilan harga melalui kolaborasi aktif di TPID. Selain itu, TP2DD juga menjadi instrumen penting dalam mendorong efisiensi birokrasi lewat transformasi digital,” ujar Joko.
Sementara itu, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan kesiapan daerah dalam menjalankan berbagai rekomendasi kebijakan dari BI.
Salah satunya, adalah meningkatkan cadangan pangan daerah serta mempercepat distribusi komoditas strategis agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.
“Kami percaya, digitalisasi dan stabilisasi harga adalah dua pilar utama pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemkab Boltim siap bersinergi dalam dua hal itu,” kata Oskar Manoppo.
Dalam kegiatan tersebut, turut dipaparkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan, antara lain program gerakan tanam cabai di pekarangan rumah untuk mengendalikan harga cabai rawit, hingga optimalisasi pembayaran retribusi daerah melalui kanal digital seperti QRIS.
Implementasi digitalisasi dalam layanan pemerintahan juga mendapat sorotan.
BI Sulut menilai Boltim memiliki potensi besar untuk memperluas penggunaan transaksi digital, termasuk di sektor pajak, retribusi pasar, dan pengelolaan keuangan desa.
“Dengan digitalisasi, kita bisa menekan kebocoran, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik,” tambah Joko.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BI, serta pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.
Upaya terintegrasi antara pengendalian inflasi dan digitalisasi ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah tidak hanya bertindak responsif, tapi juga progresif dalam menyikapi tantangan zaman.
