Manado, PilarAktual.com – Sengketa proyek yang bermula sejak 2016 kembali mencuat dan kini berujung pada proses hukum.
Kontraktor asal Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Hasdy Alamry, bersama istrinya Satila Alkatiri, melaporkan Firasat Mokodompit ke Polda Sulawesi Utara pada Senin, 20 April 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dalam pengurusan proyek di kementerian pusat.
Menanggapi laporan itu, Firasat Mokodompit secara tegas membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Ia menilai persoalan tersebut bukanlah tindak penipuan, melainkan konsekuensi dari proses tender resmi yang tidak dimenangkan oleh pihak kontraktor.
“Ini murni proses lelang melalui LPSE. Tidak ada jaminan menang, dan semua berjalan sesuai mekanisme,” ujar Firasat, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, kasus ini berawal pada April 2016 saat dirinya menerima informasi mengenai peluang proyek fisik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Informasi tersebut kemudian ia teruskan kepada sejumlah rekan kontraktor, termasuk Hasdy Alamry.
Sebulan kemudian, komunikasi berlanjut dalam pertemuan di Jakarta yang difasilitasi Firasat.
Dalam pertemuan tersebut, Hasdy diperkenalkan dengan seorang staf kementerian bernama Sugianto. Dari pertemuan itu, disepakati bahwa pihak Hasdy akan mengikuti proses tender sejumlah paket proyek.
Adapun paket proyek yang dimaksud antara lain proyek perbatasan Gorontalo–Palu–Moutong dengan nilai anggaran sekitar Rp6 miliar, serta tiga paket proyek di Boalemo, Gorontalo, dengan total nilai mencapai Rp10 miliar.
Sebagai bentuk komitmen mengikuti proses tender, Hasdy disebut mentransfer dana sebesar Rp100 juta ke rekening Firasat. Dana tersebut kemudian, menurut Firasat, diserahkan kepada Sugianto pada Juli 2016.
Namun, hasil akhir proses lelang menunjukkan bahwa perusahaan milik Hasdy tidak memenangkan satu pun paket proyek. Kondisi ini memicu tuntutan pengembalian dana yang sebelumnya telah disetorkan.
“Perusahaan Hasdy kalah dalam tender. Dari situlah muncul tuntutan pengembalian uang,” kata Firasat.
Ia mengaku tidak tinggal diam. Secara moral, ia berupaya meminta pertanggungjawaban kepada Sugianto sejak Agustus hingga Desember 2016.
Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena komunikasi dengan yang bersangkutan terputus.
Firasat juga mengungkapkan bahwa sempat ada upaya penggantian kerugian berupa satu unit mobil Honda City tahun 2015 milik Sugianto.
Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Hasdy yang tetap meminta pengembalian dana secara penuh.
Lebih lanjut, Firasat menyayangkan pencatutan namanya dalam laporan tersebut, termasuk dikaitkan dengan jabatan sebagai staf khusus.
Ia menegaskan bahwa pada 2016 dirinya belum menduduki posisi tersebut.
Meski demikian, Firasat menyatakan tetap bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.
Ia juga menilai laporan yang dilayangkan telah merugikan dirinya, baik secara pribadi maupun sosial.
“Saya merasa dirugikan karena tuduhan ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Firasat menegaskan akan menempuh jalur hukum dan berencana melaporkan balik Hasdy Alamry atas dugaan pencemaran nama baik.
Kasus ini pun berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih luas, seiring kedua belah pihak sama-sama bersiap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
