Boltim, PilarAktual.com – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk merespons sejumlah persoalan strategis yang berkembang di daerah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Bupati Boltim Oskar Manoppo di Ruang Kerja Bupati, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan itu dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, di antaranya Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Komandan Kodim 1303 Bolmong, perwakilan Kapolres Boltim, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama unsur keamanan dan penegak hukum membahas lima isu yang dinilai membutuhkan langkah terkoordinasi.
Mitigasi Cuaca Ekstrem
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah potensi cuaca ekstrem dan dampaknya terhadap masyarakat.
Forkopimda menilai diperlukan langkah antisipasi yang lebih konkret untuk menghadapi perubahan kondisi cuaca yang sulit diprediksi.
Mitigasi diarahkan tidak hanya pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga pada kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat, kelancaran distribusi logistik, serta kondisi infrastruktur.
Koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting agar setiap potensi bencana dapat direspons secara cepat.
Penataan Aktivitas Pertambangan
Persoalan pertambangan juga menjadi pembahasan utama. Pemerintah daerah menyoroti perlunya penataan dan pengawasan terhadap lokasi pertambangan di wilayah Boltim.
Salah satu perhatian adalah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Penataan diharapkan dapat mendorong aktivitas pertambangan yang selama ini berada di luar sistem formal menuju kegiatan yang memenuhi ketentuan hukum, memperhatikan aspek keselamatan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Langkah tersebut juga membutuhkan pengawasan lintas sektor agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan persoalan baru terhadap lingkungan, keamanan, maupun kehidupan sosial masyarakat.
Antisipasi Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg
Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram bersubsidi turut menjadi perhatian Forkopimda.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga pasokan energi, terutama bagi masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
Pengawasan distribusi akan diperkuat untuk mengantisipasi penimbunan, penyalahgunaan, maupun persoalan distribusi yang dapat menyebabkan kelangkaan di tingkat masyarakat.
Koordinasi antarinstansi diharapkan mampu memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya.
Persiapan Pemilihan Sangadi
Agenda pemilihan Sangadi atau kepala desa juga masuk dalam pembahasan.
Forkopimda memandang tahapan persiapan pemilihan perlu dilakukan secara matang, mulai dari kesiapan regulasi, aspek teknis hingga pemetaan potensi kerawanan.
Selain memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi perhatian.
Pemetaan potensi konflik sejak awal dinilai penting untuk mencegah persoalan berkembang selama tahapan pemilihan berlangsung.
Respons terhadap Dinamika Daerah
Selain empat agenda tersebut, Forkopimda membahas sejumlah perkembangan sosial dan ekonomi yang dinilai membutuhkan respons cepat pemerintah daerah bersama unsur terkait.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi di antara seluruh unsur Forkopimda.
Menurut dia, soliditas antarlembaga menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan daerah.
Oskar juga mengajak seluruh unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah untuk terus merapatkan barisan dalam menjalankan tugas masing-masing.
Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat stabilitas keamanan, tetapi juga mendukung penyelesaian berbagai persoalan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Boltim.
Dengan koordinasi yang lebih erat, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda diharapkan mampu mengambil langkah cepat ketika muncul persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, perekonomian, maupun pelayanan kepada masyarakat.
