Jakarta, PilarAktual.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Rakor ini dipimpin Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto.
Turut hadir Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, para bupati/wali kota, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, dan kepala badan keuangan dari seluruh kabupaten/kota di Sulut.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi KPK dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam sesi diskusi, Bupati Oskar Manoppo memaparkan pandangan terkait tantangan pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Menurutnya, persoalan utama yang kerap memicu korupsi antara lain lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya kepatuhan pada aturan, dan minimnya transparansi dalam pelayanan publik maupun pengadaan barang/jasa.
“Korupsi di daerah sering kali berakar dari lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen untuk patuh pada regulasi. Transparansi adalah kunci agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegas Oskar.
Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tak bisa hanya berfokus pada penindakan.
Pencegahan yang sistematis sejak tahap perencanaan program adalah langkah strategis yang wajib diperkuat.
“Pemerintah daerah membutuhkan asistensi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan begitu, potensi pelanggaran dapat ditekan dan pemerintahan menjadi lebih akuntabel,” jelasnya.
Bupati Oskar Manoppo juga menekankan bahwa integritas merupakan benteng terkuat melawan korupsi.
Dirinya, menyebutkan bahwa aturan tanpa integritas hanyalah formalitas yang tak memberi efek nyata.
“Integritas berarti berani jujur meski tak diawasi, memegang amanah, dan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” ucapnya tegas.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengingatkan pentingnya peran kepala daerah sebagai teladan utama dalam membangun budaya antikorupsi.
Keteladanan, kata dia, akan menjadi energi positif bagi seluruh aparatur pemerintahan.
Sebagai bentuk keseriusan, Rakor ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK, kepala daerah, dan ketua DPRD se-Sulut.
Kesepakatan tersebut memuat langkah-langkah pencegahan, penguatan pengawasan, hingga penegakan hukum yang berkelanjutan.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menjalankan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
