Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan efisien.
Hal ini tercermin dari kehadiran Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE., MM., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa, 29 April 2025.
Rapat tersebut digelar secara virtual dan diikuti dari ruang rapat Kantor Bupati Boltim.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk yang memberikan pengantar, serta diikuti pula oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Dalam agenda tersebut, dibahas secara mendalam tiga isu utama yang menjadi sorotan dalam tata kelola pemerintahan daerah, yaitu mengenai mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah, pengelolaan dan transparansi informasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta isu strategis mengenai urusan kepegawaian dan transformasi birokrasi.
“Rapat ini sangat penting karena menyentuh langsung pada tiga urusan strategis yang berdampak terhadap pembangunan daerah. Kami di daerah tentu berharap ada sinkronisasi dan kejelasan dalam kebijakan nasional agar bisa diterjemahkan dengan baik dalam program daerah,” ujar Bupati Oskar Manoppo usai rapat.
Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menambahkan, pihaknya menyambut baik forum ini sebagai bagian dari keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses kebijakan nasional yang bersifat partisipatif.
“Pemerintah pusat perlu mengetahui berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi di daerah. Forum seperti ini memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” kata Argo.
Dalam rapat daring ini, Bupati dan Wabup Boltim didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., MM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Wiwik Kurnia, Kepala BKPSDM Rita Kamumu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Minarni Manoppo, M.Kes., serta Kabag SDA Hasirwan, ST.
Raker dan RDP ini menjadi langkah strategis untuk membangun sinergi pusat dan daerah, terutama dalam menyongsong tahun anggaran baru serta pelaksanaan program prioritas nasional.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya akuntabilitas serta perbaikan tata kelola birokrasi, termasuk peningkatan layanan publik.
Sejumlah kepala daerah dalam forum tersebut juga menyampaikan masukan terkait hambatan regulasi serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah. D
engan demikian, kolaborasi antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan jangka menengah nasional.
Pemerintah Kabupaten Boltim berharap hasil rapat ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi yang mendukung efisiensi, akuntabilitas, serta keberpihakan anggaran terhadap kepentingan masyarakat di daerah.
