LABUHA, PilarAktual.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Jejak Timur Maluku Utara, Muhamad M Adam, mendesak Kejaksan Negeri (Kejari) Kabupaten Halamahera Selatan, memanggil dan memeriksa PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Selatan Maluku Utara, Iksan Subur.
Menurutnya, PLT kepala Dinas DKP Iksan Subu Kabupaten Halmahera Selatan keterlibatan atas dugan Gratifikasi pembangunan Tambatan Perahu tepatnya di Desa Panamboang kecamatan bacan selatan.
“Proyek Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan Desa Panamboang Kecamatan Bacan selatan yang di kerjakan ole dinas kelautan perikanan Kabupaten Halsel melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaram 2020 diduga kuat bermasalah,” Kata Muhammad M Adam kepada media melalui Pesan Whadssap, Kamis (12/07/2021).
M Adam membeberkan, Selain pembangunan tambatan perahu di Desa panamboang ada juga pembangunan tambatan perahu di Desa Tuwakona,yang bertempat di Lokasi mantan Bupati Halsel Bahrain Kasuba tersebut tidak tepat sasaran, karena dalam tahapan pembangunan tidak ada Papan Informasi Proyek yang terpasang di laokasi pembangunan.
“Olenya itu, DPD Jejak timur Maluku Utara menilai ada dugaan praktek Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sengaja di mainkan PLT Kepala Dinas DKP kabupaten Halsel yakni Iksan Subur,” Bebernya.
Untuk itu, selaku ketua DPD Jejak Timur Maluku Utara meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) agar secepatnya menelusuri dan menindak tegas Pejabat yang terseret dugaan kasus korupsi. Kemudian untuk Bupati Halamahera Selatan Hi Usman Sidik segera mengevaluasi dan mencopot PlT Kepala Dinas DKP Halsel Iksan Subur dari jabatnya, atas dugaan permasalahan dilingkup Pemda Halsel.
“Saya minta kepada kejaksan Negeri segera menyikapi permasalahan yang dilakukan oleh kepala dinas DKP Halsel dan Bupati secepatnya mengevaluasi PLT Kepala Dinas DKP, kerena dia anggap bermasalah dan juga tidak layak memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan Halsel,” Tandasnya.
Sekedar diketahui sehingga berita ini dipublis media pilaraktual.com, Kepala Dinas DKP masih berupaya di konfirmasi. (Red)
