Warga Eks Pengunsi, Resmi Laporkan LBH Kepton Ke Polda Malut

  • Whatsapp

TERNATE, PilarAktual.com – Warga Eks Pengunsi di sepuluh (10) Kabupaten Kota Maluku Utara (Malut), resmi melaporkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton Ke Polda provinsi Malut.

Laporan tersebut dilaporkan langsung Perwakil eks Pengunsi Yulia Pihang. Dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Malut, terkait dugaan pengumpulan data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ulang.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pihaknya melaporkan LBH Kepton atas dugaan pengumpulan data ulang dan verifikasi data awal sejak tahun 2019 yang sudah selesai, tetapi faktanya saat ini masyarakat sangat diresahkan. Hal Itu dilakukan oleh Ketua LBH Kepton La Ode Zulfikar Nur dan Kordinator Kadirin Jabab.

“Selain mengumpul data ulang, mereka juga meminta uang adimistrasi berkisar 50 ribu, 100 ribu, hingga 300 ribu, itu semua ada temuan di lapangan oleh teman-teman di 10 kabupaten Kota,” ungkap Yulia saat ditemui kepada wartawan di krimum Polda Malut, Rabu (24/2/2021).

Yulia membeberkan, setaunya di 10 Kabupaten Kota tersebut LBH Kepton memang pernah sama-sama dengan perwakilan masyarakat perkara Dana eks pengungsi Malut melakukan pendampingan untuk mengawal anggaran pengunsi Malut.

“Itu setelah putusan sudah selesai, kemudian kembali ke daerah untuk melakukan klarifikasi data, namun datanya sudah terkumpul semua sejak tahun 2019 dengan jumlah 53 ribu jiwa itu, tinggal menunggu prosesnya saja,” bebernya.

Dia pun menuturkan, Sempat kemari beredarnya informasi panitia yang dilantik oleh LBH Kepton di Desa Mandowong Kabupaten Halmahera Selatan, disitu ada meninbulkan keresahan warga, sementara tim pusat mau turun melakukan konsulidasi dengan pihak Polda dan Gubernur Malut.

“Teguran ini sudah berulang kali, bukang hanya kali ini. Bahkan, pernah dinas sosial Malut juga melakukan teguran kepada LBH Kepton untuk menghentikan aktifitasnya, “tuturnya.

Sementara itu, Ditreskrimum Polda Malut melalui salah satu anggota piket di
Bripka Masdoli Wally ketika di konfirmasi media ini membenarkan,

“Benar telah menerima laporan dari perwakilan eks Pengunsi di 10 Kabupaten Kota, hanya saja wadirkrimum mengarahkan buat pengaduan langnsung ke Kapolda yakni Irjen Pol Risyapudin Nursin.

“Nanti pak kapolda saja yang disposisikan, sebab kasus ini belum ada pidananya,” singktanya. (Pl/red)

Simak Juga Video Berikut Ini: