Manado, PilarAktual.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Argo V. Sumaiku, menghadiri puncak peringatan Hari Pengayoman ke-80 yang digelar di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (22/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi ini mengusung tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum Untuk Menyongsong Masa Depan.”
Rangkaian acara diawali dengan upacara bendera pada pukul 07.30 WITA dan dihadiri pejabat lintas instansi, jajaran pemerintahan daerah, serta unsur Forkopimda.
Dalam momentum peringatan Hari Pengayoman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur mendapat penghargaan sebagai daerah yang berperan aktif dalam kerja sama penyusunan produk hukum.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen Pemkab Boltim dalam melahirkan produk hukum yang taat asas, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Boltim, yang tanpa lelah mendukung penyusunan regulasi daerah,” kata Wakil Bupati Argo Sumaiku usai menerima penghargaan.
Argo menegaskan, penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemkab Boltim untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip negara hukum.
“Ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti komitmen bahwa Pemkab Boltim serius mendukung agenda reformasi hukum nasional. Kami ingin regulasi yang lahir di daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Capaian ini juga tak lepas dari arahan Bupati Oskar Manoppo yang bersama Argo Sumaiku berupaya membangun sistem pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan publik.
Keduanya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam setiap proses penyusunan aturan, sehingga regulasi yang dibuat mampu memberikan manfaat nyata.
Bagi Kemenkumham, Hari Pengayoman bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan hukum untuk bersama-sama menjaga warisan hukum bangsa.
Melalui peringatan ke-80 ini, diharapkan lahir terobosan baru dalam sistem hukum nasional, termasuk peran aktif pemerintah daerah seperti yang ditunjukkan oleh Pemkab Boltim.
“Dengan kerja sama semua pihak, termasuk daerah, reformasi hukum bukan hanya wacana, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap salah satu pejabat Kemenkumham Sulut dalam sambutannya.
Hari Pengayoman ke-80 di Sulawesi Utara pun menjadi momentum penting bagi Pemkab Boltim untuk terus meneguhkan komitmennya dalam mendukung reformasi hukum dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
