Hari Jadi Kabupaten Halmahera Selatan

Stop Mafia Tanah!!! LSM BAKORNAS dan WALHI Sulut Lakukan Aksi Damai di Kanwil ATR BPN

Manado, Pilaraktual.com – Ratusan warga masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi Tani, nelayan dan serikat petani kemasyakatan lainnya dari 4 desa dan 4 kabupaten mendatangi Kanwil Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN/ATR Sulut, Manado (20/6/2022).

Adapun masyarakat yang melakukan Aksi Damai adalah desa Tiberias kabupaten Bolaang Mongondow, desa Paputungan kabupaten Minahasa Utara, desa Candi Bitung dan desa Pakuweru Utara kabupaten Minahasa Selatan

Aksi Damai di pimpin langsung oleh ketua LSM Badan Anti Korupsi Nasional BAKORNAS Sulut Noldy Poluakan sebagai kordinator lapangan (korlap) dan ketua Wahana Lingkungan Hidup WALHI Sulut Theo Runtuwene, SH. MH

Aksi sesuai agenda terjadwal di Polda dan Kanwil ATR BPN Sulut, namun karena di Polda Sulut ada kegiatan dalam rangka HUT Bhayangkara maka hanya mengirimkan utusan yang di terima langsung oleh direktur Kriminal umum Polda Sulut Kombespol Gani Siahaan ujar Noldy

Siahaan berjanji akan menindaklanjuti semua laporan yang ada dan akan memila mana yang masuk ke ranah hukum pidana dan menjadi kewenangan polisi, dan saya harapkan agar masing-masing membuat laporan berupa Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara resmi bagi setiap kasus yang sudah berproses di kepolisian tapi belum terselesaikan nanti akan di gelar perkara di Polda Sulut ujar Gani Siahan

Aksi selanjutnya di Kanwil ATR BPN Sulut, adapun yang menjadi tujuan dan tuntutan Aksi adalah terkait Pemberantasan Mafia Tanah, stop kriminalisasi Petani atau masyarakat, sukseskan program Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah

Adapun referensi hukumnya adalah, undang-undang agraria tahun 1870 produk pemerintah belanda, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5. Tahun 1960, Tap MPR nomor 1X tahun 2001, Perpres 86 tahun 2018 dan yang sangat penting, prinsip dan mendasar adalah Pancasila khususnya sila ke 5 dan UUD 1945 pasal 33 ujar Nopol dalam orasinya

Di Kanwil ATR BPN Sulut masa di wakilkan untuk masuk dan berbicara atau berunding dengan team kepala kantor kankanwil ATR BPN Sulut dari hasil perbincangan, kami sangat kecewa dengan hasil yang ada dimana pada intinya Kakanwil menyarankan agar silahkan berproses perkaranya di pengadilan ujar Theo

Lanjut Runtuwene yang kami harapkan agar pembatalan Sertifikat Hak milik yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incracht bukan suruh berperkara, inikan aneh masyarakat di suruh berperkara itu bukan hal yang gampang, perlu waktu, dan biaya besar, ini terbukti bahwa ATR BPN Sulut yang di duga kuat pelaku mafia tanah tutup Theo. (*/Heisye)