LABUHA,PilarAktual.com — Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Halmahera Selatan Menyebutkan,anggapan Dr. Mokhtar Adam terlalu dini mengkritisi (Prematur).
Ia menilai, indikator penilaian yang tidak jelas dan mau dialamatkan kemana, karena landasan mengkritisi daerah. Apakah? kritikan ini mengarah pada Pemerintahan saat ini ataukah pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan dibawah kepemimpinan H.Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba belum masuk satu tahun berjalan (kurang lebih 10 bulan).
“Apa yang disampaikan oleh Dr Mokhtar Adam hemat kami salah alamat. Mestinya, hal tersebut dialamatkan kepada pemerintahan sebelumnya dan bukan pemerintahan di masa kepemimpinan H.Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba,” Ujar M Yunus Najar kepada Awak media di lantai dua kantor Bupati Halsel, Kamis (3/3/2022) malam.
Sepertinya, Kata Yunus, opini yang disodorkan Doktor Mokhtar Adam sebelumya, para pakar ekonomi dunia saja masih silang pendapat dan sedang mencari formulasi model pembangunan yang lebih inklusif agar suatu kebijakan dapat menyentuh masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan, pengangguran dan peningkatan sumber daya manusia,
Lebih lanjut M Yunus, lantas bagaimana dengan kepemimpinan Bupati H.Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba yang baru saja memimpin.
“Saya sarankan saudara Doktor Mokhtar Adam anda bersabar dan tahan sebentar penilaian, sambil menunggu para pakar ekonomi dunia bersepakat tentang model inklusifitas yang saudara maksud,” Tutur Staf Khusus Bupat M.Yunus Najar sambil melontarkan senyum khasnya kepada awak media.
Meski demikian lanjut yunus, suka tidak suka saudara doktor mokhtar Adam harus bisa menerima bahwa saat ini di Indonesia masih menjadikan Human Development Index (HDI/IPM) sebagai instrument atau alat ukur. Selain HDI, saudara akademisi ekonomi Unkhair itu masih melupakan beberapa indikator lain yakni Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM).
Stafsus Bupati Halsel juga mengingatkan, dengan permintaan Dr Mokhtar Adam agar sudahi perdebatan soal Smart City, ia mengatakan siapa yang mempersolakan dan memulai lebih dulu,
“Semua publik tau betul siapa yang memulai perdebatan soal Smart City (Doktor Mokhtar Adam). Untuk itu, kami hanya meladeni saja sembari berkelakar terimakasih Pak doktor telah memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan Smart City oleh Bupati H.Usman Sidik,” Sebut Yunus.
Kepada doktor Mokhtar Adam, bahwa kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 Persen dan anggaran kesehatan minimal 10 persen pada APBD, tentu itu sidah sesuai perintah ketentuan Peraturan Perundang Undangan,
“Harus maknai secara riset agar jangan asal bicara sehingga tidak terkesan gagal paham dan pelintir kata-kata,”Jelasnya.
M Yunus menyampaikan, APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dibawah kepemimpinan H.Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20,02 persen dan anggaran untuk kesehatan sebesar 11 persen. Dengan anggaran tersebut dapat dipahami berapa besar dampaknya untuk pendidikan dan kesehatan yang nantinya akan dirasakan oleh rakyat di Halsel.
Kemudian lanjut M Yunus, Permasalahan pengangguran secara umum yang paling mendasar bukan pada penganggur terbuka (Unemployment).tetapi penganggur terpaksa dan penganggur kiritis, karena pemerintah dituntut untuk melakukan Equal Employment Opportunity (EEO). Hal ini tentu bukan hanya menjadi permasalahan di Halmahera Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia. Solusinya, dengan cara menciptakan perluasan kesempatan kerja harus lebih tinggi dari jumlah angkatan kerja melalui parameter Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),
Tentu kita sama-sama pahami benar bahwa terdapat sejumlah kemiskinan antara lain adalah kemiskinan Kultural, kemiskinan struktural, kemiskinan Absolut dan kemiskinan relatif yang tersebar di wilayah perkotaan (Urban Poverty) dan di wilayah perdesaan (Rural Poverty). Problem kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan di Halmahera Selatan tetapi juga di kabupaten lain bahkan Indonesia pada umumnya.
“Dalam RPJMD Halmahera Selatan dibawah kepemimpinan H.Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba telah dirumuskan benar bagaimana mengatasi permasalahan penganguran dan kemiskinan tentu dengan terlebih dahulu dilakukan indentifikasi permasalahan kebijakan, menentukan prioritas permasalahan kebijakan, menetukan formulasi alternatif kebijakan dan ditindaklanjuti dengan kebijakan anggaran (budgeting) untuk di implementasikan dan dievalusi baik pada tingkatan input, proses, ouput, outcome dan impack (Policy Making Process).
Terkait dengan saran Dr Mokhtar Adam agar Bupati kurangi perjalanan dinas keluar daerah dab perbanyak kunjungan ke desa-desa, Kata M Yunus, Perlu kami sampaikan bahwa sejak dilantik tanggal 24 Mei tahun 2021, Bupati Usman Sidik Baru 5 Kali melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan lebih banyak melakukan kunjungan Ke desa-desa dengan metode (SIDAK)
“Karena itu, persoalan ini Dr Mohtar Adam terlalu mengada-ngada dan kurang mengikuti informasi perkembangan kegiatan Bupati Halsel Usman Sidik diberbagai media massa maupun media sosial,” paparnya.
Meski demikian Staf Khusus Bupati Halsel M.Yunus Najar,M.Si berterimakasih atas niat baik, kritik dan saran yang konstruktif demi kemajuan negeri SARUMA sembari menilai bahwa sejumlah kritik dan saran yang dilontarkan oleh Doktor Mochtar Adam terlalu dini alias prematur dan terkesan tendensius, hal ini dapat dipahami
“Mungkin saja, dengan nada berkelakar efek dari Bupati H.Usman Sidik mengajak dan menempatkan sejumlah akademisi rekan Doktor Mokhtar Adam dari Universitas Khairun Ternate menduduki sejumlah jabatan penting dan strategis di Pemerintahan Daerah Halmahera Selatan,” Tutup Yunus. (Red)
