Satgas Korwil Khusus BPI Provinsi Sumatera Utara Mendukung “Gigit Keras” Pejabat Yang Melakukan Korupsi Dana Covid-19 dan Dana PEN

  • Whatsapp

LABUHANBATU, PilarAktual.com – Satuan tugas (Satgas) Khusus Kordinator Wilayah (Korwil) Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Negara Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Sari Darma Sembiring, SE pastikan dukung penuh lembaga penindakan hukum untuk “Gigit Keras” oknum pejabat yang berani korupsi dana Covid-19.

Pernyataan ini ditegaskannya, Kamis (25/02/2021) ditengah kegiatan Investigasinya di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu. Dia menegaskan akan mendukung statement Presiden Jokowi untuk “menggigit keras” pejabat-pejabat Negara ataupun Daerah yang masih berani main-main dan melakukan tindak pidana korupsi.

Bacaan Lainnya

” Gigit keras jika ada oknum pejabat berniat korupsi dana anggaran Covid-19 dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu saya meminta kita sebagai masyarakat bersama-sama dukung dan bantu pak Jokowi melaporkan temuan dugaan dan indikasi, agar tidak ada lagi pejabat-pejabat daerah yang berani korupsi mau dana apapun itu jenisnya,” tegas pria yang sering disapa Angling Darma ini.

Menurutnya, Korupsi apalagi dimasa pandemi memperlihatkan rusaknya mental dan Moral Pejabat agar dapat diberikan hukuman seberat-beratnya.

” Oknum Pejabat Negara ataupun Daerah yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di masa pandemi sudah tidak bisa diberikan toleransi. bukannya bantu masyarakat agar bisa bertahan, ditengah sulitnya ekonomi masyarakat, malah ambil uang Negara untuk memperkaya diri. Saran saya kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk Undang-Undang dan dibuat Peraturan diberikan hukuman seberat-beratnya. Bisa hukuman seumur hidup atau kalau perlu Hukuman Mati,” ucapnya menambahkan.

Dirinyapun memastikan akan memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum DPN BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar SH, S.Sos, untuk diberikan sanksi kepada para anggota Deputy Investigasi dan Intelijen BPI yang melakukan 86 dilapangan terkait temuan-temuan dugaan dan indikasi korupsi yang ada diseluruh Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

” BPI lembaga yang konsisten dan fokus pada pemberantasan Korupsi. Maka saya harap Ketua Umum DPN BPI KPNPA RI untuk berikan Sanksi terukur dan terarah pemecatan dengan tidak Hormat dari keanggotaan kepada Anggota BPI yang terindikasi ikut Korupsi,” imbuhnya.(HSR)