Mitra, PilarAktual.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Tonny Hendrik Lasut (THL), menggelar masa reses III tahun sidang II di Desa Moreah, Kecamatan Ratatotok, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus usulan pembangunan yang mereka hadapi di wilayah tempat tinggalnya.
Sejumlah aspirasi disampaikan warga kepada Tonny Lasut, mulai dari kebutuhan tenaga medis, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, hingga sejumlah persoalan terkait pemerintahan desa.
Salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian adalah ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter. Warga mengusulkan agar pemerintah dapat menyediakan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat di tiga desa, yakni Moreah, Moreah Satu, dan Soyowan.
Usulan tersebut dinilai penting karena ketiga wilayah itu berada di kawasan pegunungan dengan akses yang relatif jauh menuju fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit.
Menanggapi aspirasi tersebut, Tonny mengatakan reses merupakan bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
Menurut dia, setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD, termasuk dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Kita tahu bersama pada saat ini adanya efisiensi anggaran di semua daerah yang ada di seluruh Indonesia. Namun, jika ada program dan usulan yang mendesak dan sangat penting untuk masyarakat, harus diperjuangkan dan dilaksanakan pemerintah,” ujar Tonny.
Ketua DPD II Partai Golkar Mitra tersebut menegaskan, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.
Ia menyatakan akan menghimpun seluruh masukan yang disampaikan warga untuk selanjutnya dibawa dalam pembahasan DPRD.
“Yang menjadi masukan, tanggapan atau aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan untuk dituangkan dalam Pokir dan nantinya dibawa dalam sidang paripurna,” katanya.
Selain persoalan pelayanan kesehatan, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan lainnya.
Di antaranya terkait kondisi jalan Belang-Moreah, kebutuhan dan persoalan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembangunan infrastruktur jalan menuju pekuburan, serta pemeliharaan jalan di Desa Soyowan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan tidak hanya berkaitan dengan akses pelayanan dasar, tetapi juga konektivitas antarwilayah dan dukungan terhadap aktivitas pemerintahan desa.
Reses itu turut dihadiri sejumlah instansi teknis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Perangkat daerah yang hadir antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Pertanian.
Kehadiran instansi terkait diharapkan dapat membantu memastikan berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Bagi Tonny, reses bukan sekadar agenda rutin DPRD, tetapi menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Dengan adanya berbagai aspirasi tersebut, masyarakat berharap kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan dan infrastruktur dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara ke depan.
