Kapolres KuburayaPemda-Halsel

PPP dan PKB Ternate Komitmen Dorong Perda Pesantren dan Disabilitas

TERNATE, PilarAktual.com – Komitmen antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan DPC PKB Kota Ternate untuk mendorong Perda tentang Pesantren dan Disabilitas.

Komitmen kedua Pimpinan Partai tersebut lahir setelah pengurus DPC PPP dan PKB Ternate menggelar Silahturahmi yang di pusatkan di Lebah Cafe kelurahan mangga Kota Ternate Selatan, selasa (02/02/2021).

“Alhamdulillah hasil komitmen di silahturahmi kami tadi dapat melahirkan beberapa poin yang kami anggap penting dan akan menjadi mandat untuk di perjuangkan di Fraksi masing-masing di DPRD Kota Ternate,” Kata Ketua DPC PKB Ternate Muhajirin Bailusy kepada sejumlah awak media.

Ia menuturkan, poin poin yang nanti di perjuangkan di antaranya, Perda tentang pesantren, perda tentang disabilitas mencakupi akses disabilitas yang diberikan pemerintah kepada mereka.

“Selain itu ada juga program-program keagamaan yang sebelumnya belum sempat teralokasi proram itu di APBD, kita berharap dapat teralokasi, seperti Ternate mengaji, ternate bersalawat kemudian pendidikan baca tulis alquran lebih di perluas lagi, tidak hanya di tingkat sekolah tetapi juga di tiap-tiap lingkungan kelurahan yang ada di kota ternate, yang sudah ada alhamdulillah, yang belum ada akan disediakan” ujarnya

Di pemerintahan kedepan kata Muhajirin, akan menjadi konsensus PPP dan PKB dimana kebijakan pembangunan khususnya di bidang persampahan harus fokus.

“Tidak hanya program pengangkutan, pembuangan sampah di TPS maupun TPA, tetapi juga ada pula pola yang dibuat atau ada cara yang bisa memastikan kota ternate ini bersih dari sampah, baik itu di musim hujan maupun bukan musim hujan,” tuturnya

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Ternate Fachri Badar mengatakan, dengan adanya Perda Tentang Pesantren dan Difabel dapat menjadi dasar pemerintah untuk mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD.

“Jika Perda ini sudah di buat maka ada regulasi atau dasar pemerintah untuk memunculkan kegiatan yang bersumber dari APBD seperti sarana prasarana atau pembangunan pesantren, atau bahkan dapat memberikan insentif kepada guru-guru ngaji atau pengajar baca tulis Al-Quran yang ada di kelurahan,” ujarnya

Lanjut Muhajir sapaan akrab Gusjir menambahkan, konsensus PPP dan PKB Ternate tentang program keagamaan ini diharapkan menjadi pijakan pemerintah Kota Ternate dalam mengalokasikan kebijakan Anggaran di bidang keagamaan dan difabel.

“Dengan adanya perda atau regulasi ini, menandakan anggaran yang di alokasikan pemerintah menjadi jelas lantaran memiliki dasar hukum,” tuturnya (Tam/Red)

Tinggalkan Balasan