Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) baru saja menerima dana insentif fiskal sebesar Rp 5.809.510.000 dari Pemerintah Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan berkat kinerja pengendalian inflasi daerah yang dinilai baik selama tahun 2024.
Penyerahan insentif tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, B.A, M.A, Ph.D, dalam acara yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, pada Senin, 5 Agustus 2024.
Pemberian insentif fiskal ini didasarkan pada evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, yang mencakup dimensi upaya pemerintah, tingkat kepatuhan pelaporan, peringkat inflasi, serta realisasi penandaan inflasi.
Penjabat Bupati Mitra, Ir. Ronald Sorongan, M.Si, menyampaikan bahwa Pemkab Mitra telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk menjaga inflasi daerah.
Salah satu langkah tersebut adalah pemantauan harga dan stok barang agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan.
“Rapat teknis oleh tim pengendalian inflasi daerah juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai fluktuasi harga dan stok barang,” ungkap Sorongan.
Dirinya menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting agar harga di pasaran tetap stabil.
Selain itu, pelaksanaan pasar murah yang dilakukan bersama dengan dinas terkait dan inspeksi mendadak ke pasar serta distributor juga merupakan langkah konkret untuk mengendalikan inflasi.
Sorongan juga menginformasikan bahwa ia merupakan salah satu dari 37 bupati yang meraih penghargaan dari total 416 bupati di seluruh Indonesia.
Arnold Mokosolang, Asisten II Pemkab Mitra sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menambahkan bahwa untuk menciptakan pasar yang stabil, Pemkab Mitra aktif menjalin kerjasama dengan daerah penghasil komoditi dan melaksanakan gerakan menanam.
Lebih lanjut, dirinya juga menekankan pentingnya dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya pengendalian inflasi.
“Keberhasilan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pengendalian inflasi diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” tandas Mokosolang.
Ia mengajak seluruh pihak termasuk dinas terkait, produsen, pedagang, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat.
