Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) mengikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) secara virtual melalui platform Zoom.
Acara ini berlangsung di Kantor Bupati Mitra pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah.
Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, hadir langsung dalam kegiatan ini, didampingi oleh Wakil Bupati Fredy Tuda, Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos, serta Ketua DPRD Mitra Sophia Antou.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Mitra, Marie Makalow, serta seluruh kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.
Indikator ini menjadi salah satu alat untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami menyambut baik peluncuran Indikator IPKD MCP 2025 ini sebagai bentuk evaluasi dan dorongan untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah,” ujar Kandoli.
Menurutnya, partisipasi Pemkab Mitra dalam peluncuran indikator ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Kandoli juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
IPKD MCP adalah sistem penilaian yang dikembangkan oleh KPK untuk mengukur sejauh mana efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam indikator ini antara lain transparansi anggaran, pengelolaan aset daerah, serta pengawasan internal terhadap program pemerintahan.
Sekda David Lalandos menyampaikan bahwa indikator ini akan menjadi pedoman bagi Pemkab Mitra dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal.
“Dengan adanya IPKD MCP 2025, kita bisa lebih fokus dalam mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan serta memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Lalandos.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mitra, Marie Makalow, menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan antikorupsi di berbagai sektor pemerintahan daerah.
Dengan diluncurkannya Indikator IPKD MCP Tahun 2025, Pemkab Mitra berharap dapat lebih efektif dalam menerapkan kebijakan pencegahan korupsi dan meningkatkan skor penilaian transparansi serta akuntabilitas daerah.
Ketua DPRD Mitra, Sophia Antou, juga menegaskan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“DPRD akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan transparansi anggaran dan pengawasan program pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance,” ungkap Antou.
Sebagai tindak lanjut dari peluncuran indikator ini, Pemkab Mitra akan melakukan evaluasi internal serta menyusun strategi untuk memastikan implementasi kebijakan antikorupsi yang lebih efektif di tingkat daerah.
Dengan adanya sistem pengukuran seperti IPKD MCP, diharapkan setiap daerah, termasuk Minahasa Tenggara, dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
