Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mulai mengunci arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Lantai 3 Kantor Bupati Mitra, Rabu, (28/01/2025).
Forum ini menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, sekaligus penanda dimulainya proses perencanaan yang partisipatif dan terbuka.
Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, hadir mewakili Bupati untuk membuka secara resmi agenda strategis tersebut. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Fredy menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan semua unsur.
“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sinergi. Pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar perencanaan yang disusun benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Fredy di hadapan peserta forum.
Forum Konsultasi Publik ini digelar sebagai bentuk kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Namun lebih dari sekadar memenuhi regulasi, forum ini diposisikan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Berbagai aspirasi, kritik, serta usulan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan RKPD 2027.
Seluruh masukan tersebut nantinya akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta visi jangka menengah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Antusiasme peserta terlihat dari beragamnya latar belakang yang hadir. Forum ini diikuti oleh unsur DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, serta perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha.
Kehadiran mereka memperkaya diskusi dengan sudut pandang yang beragam, mulai dari kebutuhan sosial hingga tantangan ekonomi daerah.
Bobot forum semakin kuat dengan hadirnya akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Prof. Dr. Zetly Tamod, bersama tim Bappeda Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber.
Mereka memberikan pandangan ilmiah dan kerangka kebijakan makro yang relevan dengan kondisi serta potensi Minahasa Tenggara.
Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas target pembangunan fisik, tetapi juga menyoroti isu strategis seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pengembangan pariwisata, serta keberlanjutan lingkungan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemkab Mitra berharap dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi peta jalan pembangunan yang mampu menjawab tantangan masa depan dan mencerminkan harapan masyarakat Minahasa Tenggara secara luas.
