Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Pemenuhan Dokumen Pencegahan Korupsi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Rabu (16/7/2025).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas pemberitahuan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaporan upaya pencegahan korupsi melalui sistem digital Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Boltim, Hardiman Pasambuna, S.H., yang hadir mewakili Bupati, rapat ini menjadi momentum penting untuk menguatkan kesiapan teknis dan administratif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung program nasional pemberantasan korupsi.
Dalam arahannya, Hardiman menegaskan bahwa masing-masing OPD harus memahami dan menyesuaikan diri dengan pedoman pelaporan MCSP yang telah ditetapkan oleh KPK.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antardinas guna memastikan seluruh dokumen yang diperlukan dapat dilengkapi tepat waktu dan sesuai standar.
“Ini bukan hanya tentang pelaporan, tetapi juga bentuk nyata komitmen daerah untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada OPD yang tertinggal atau abai terhadap kewajiban ini,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD strategis beserta Person In Charge (PIC) masing-masing.
Hadir antara lain Inspektorat Daerah, Bappeda, BKPSDMD, BPKPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dukcapil, DPMPTSP, Dinas Sosial, RSUD Boltim, serta para kepala bagian dari Sekretariat Daerah.
Evaluasi ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara bersama KPK, yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
Rapat tersebut akan menjadi forum strategis untuk menyampaikan perkembangan serta hambatan yang dihadapi daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Lebih jauh, evaluasi ini dipandang sebagai penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Boltim.
Dengan memastikan kepatuhan terhadap mekanisme MCSP, Boltim ingin memastikan bahwa setiap proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Di akhir rapat, seluruh peserta diminta segera melengkapi dokumen yang masih kurang, serta melaporkannya melalui sistem MCSP paling lambat sebelum Rakor digelar.
Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat proses dan meminimalkan kendala di lapangan.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim tidak hanya bersikap reaktif terhadap isu korupsi, melainkan proaktif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kuat dan terpercaya.
