Jakarta, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, mulai memperkuat langkah menuju pengembangan Smart City sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Mohamat Rezhah Mamonto, S.Kom., M.Si., bersama Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas arah pengembangan ekosistem pemerintahan digital di Boltim, termasuk kebutuhan daerah dalam mengintegrasikan sistem, data, aplikasi, hingga layanan publik berbasis teknologi informasi.
Rezhah mengatakan, pengembangan Smart City di Boltim tidak semata-mata diarahkan pada penggunaan teknologi. Menurut dia, teknologi harus mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pengembangan Smart City bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Rezhah.
Ia menjelaskan, Pemkab Boltim terus mendorong terbentuknya ekosistem pemerintahan digital yang lebih terintegrasi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana berbagai sistem dan aplikasi pemerintahan dapat saling terhubung sehingga tidak berjalan secara parsial.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan layanan pemerintahan yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
Selain integrasi aplikasi, pembahasan juga mencakup pemanfaatan data sebagai salah satu fondasi dalam pengambilan kebijakan.
Dengan pengelolaan data yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki dasar informasi yang lebih kuat dalam merancang program dan menentukan kebijakan.
Agenda itu sejalan dengan arah transformasi digital pemerintah yang menekankan integrasi sistem dan tata kelola data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel.
Dalam audiensi tersebut, Aris Kurniawan turut memberikan masukan mengenai sejumlah langkah strategis yang perlu dipersiapkan Pemkab Boltim dalam membangun dan mengembangkan konsep Smart City.
Pembahasan tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga tata kelola pemerintahan digital dan kesiapan sumber daya manusia.
Penguatan kapasitas aparatur di bidang teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pengembangan Smart City sendiri membutuhkan pendekatan yang tidak berhenti pada pembangunan aplikasi.
Tata kelola, integrasi data, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam membangun layanan digital yang benar-benar terhubung.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga menempatkan pemerintahan digital terintegrasi sebagai salah satu fokus dalam agenda transformasi digital nasional, bersama penguatan infrastruktur, talenta digital, literasi masyarakat, ekonomi digital, dan keamanan ruang digital.
Pada Januari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyampaikan proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Pendekatan Kota Cerdas.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola kabupaten/kota secara berkelanjutan melalui inovasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Bagi Boltim, pengembangan Smart City diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat dan mudah.
Rezhah berharap audiensi bersama pemerintah pusat tersebut dapat memperkuat sinergi dan memberikan arah yang lebih jelas bagi Pemkab Boltim dalam menyiapkan tahapan pengembangan Smart City.
“Harapan kami, pengembangan Smart City di Boltim dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif,” kata Rezhah.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agenda transformasi digital Boltim diharapkan tidak berhenti pada pembangunan sistem teknologi, tetapi berkembang menjadi ekosistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menempatkan digitalisasi sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mendorong tata kelola daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. ***
