JAKARTA, PilarAktual.com –Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara, Jabodetabek kembali mempertanyakan Problem Dana Bagi Hasil (DBH), Halmahera Selatan yang belum disetorkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, senilai 42 Miliyar.
Tentunya, itu menjadi pertanyaan bagi kami, anggaran DBH itu terhitung dari mulai tahun 2017, 2021 dan 2022, namun baru di realisasikan senilai 11 Miliyar ke Pemda Halmahera Selatan,
“Harusnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara memikirkan agar DBH Halmahera Selatan segera dibayarkan, sebab jika tidak dibayarkan sangat menghambat program program pemerintahan Halmahera Selatan ingin mendanai kebutuhan daerah,”Ungkap Ketua Ketua PB-Formmalut Jabodetabek, M Reza Sadik Kepda Media ini, Jumat (17/2/2023)
Menurutnya, Apalagi kita semua memahami betul bahwa DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
“Bagi saya, penunggakan DBH Provinsi Maluku Utara adalah hal yang miris, dan ini menjadi catatan buruk. Pemprov Malut tidak memikirkan alternatifnya sama saja, Pemrov Malut tidak memperdulikan rakyat di Negeri saruma,” Cetus M Reza.
M Reza Juga menegaskan, Perlu di ingat, bahwa Pemprov Maluku Utara akhir-akhir ini banyak problem yang tidak kunjung diselesaikan, itu mulai dari anggaran TTP Nakes 900 orang, kemudian PPPK gaji guru dan Honorer SMA/SMK 500 Orang, tentu ini menjadi masalah serius yang perlu kami sikapi,
“Pemprov Malut jangan hanya “Ngomdo” Alias ngomong doang. Sebenarnya ada apa DBH Halmahera Selatan?,”Tanya Reza.
Lebih Lanjut, Kata Reza, Selaku Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara, Jabodetabek menegeskan, Pemprov Malut segera menyelesaikan tunggakan DBH kabupaten Halmahera Selatan,
“Pemprov Malut segera tranfer DBH Pemda Halmahera, jika itu tidak diselesaikan, kami akan melakukan konsolidasi di jakarta dan bergerak kami tidak main-main,” Pungkas M Reza. (Tam/Red)
