Muammil Jusup Minta Mokhtar Adam Cermati Pernyataan Bupati Halsel

  • Whatsapp
Foto Istimewa: Muammil Jusuf Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair Ternate. 

TERNATE,PIlarAktual.com – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Bupati Usman Sidik mengaku mendapatkan dana franfer Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat tanggapan berbeda dari dua dosen Universitas Khairun Ternate yang sama-sama di bidang ekonomi.

DR. Mokhtar Adam misalnya, menyatakan bahwa pernyataan Bupati Usman Sidik adalah pembohongan publik alias hoax. Menurutnya, banyak pemda salah memahami alokasi DAU.

Bacaan Lainnya

Mohtar kemudian mempertanyakan pernyataan Bupati Usman Sidik, sebelumnya dengan gagah mengaku berkat hasil lobinya ke pusat dengan hasil yang dicapai mendapatkan kucuran DAU sebesar Rp 80 miliar di tahun 2021 dan Rp 100 miliar pada tahun 2022 nanti, memberi kesan bahwa DAU dapat dilobi oleh pemda.

Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair DR. Muammil Jusup meminta Mokhtar Adam harus mencermati pernyataan bupati dan kepala BPKAD Halmahera Selatan, bahwa Pemda Halmahera Selatan sudah mendapatkan DAU sebesar Rp 80 miliar yang telah dimasukan dalam APBD-P 2021. Kemudian tahun 2022 ada tambahan lagi Rp 100 miliar sehingga totalnya Rp 180 miliar.

“Kita harus memahami makna kata lobi yang dilakukan pemda Halmahera Selatan, bukan personal bupati Usman Sidik. Artinya bahwa pemda Halmahera Selatan dengan dokumen yang telah disiapkan melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mengajukan permintaan tambahan DAU sesuai dengan berbagai program yang hendak dilaksanakan,” Ujar Amil.

Apalagi menurut Amil, saat ini pemerintah pusat membuat suatu kebijakan bahwa bagi daerah yang merasa dana DAU-nya kurang, dapat mengajukan proposal tambahan DAU. Dalam proposal tersebut, pemerintah daerah dapat mengajukan dana tambahan sesuai dengan kebutuhan.

“Secara harfiah, lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi,” Jelas Amil.

Dengan demikian, kata Amil, maka tak salah jika dikatakan Pemda Halmahera Selatan melakukan lobi ke pemerintah pusat dengan menyiapkan berbagai dokumen dan program sebagai sarana untuk mempengaruhi peemerintah pusat agar pemda Halmahera Selatan mendapatkan DAU.

“Secara sederhana, kita semua tahu bahwa DAU merupakan selisih/gap antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal. Artinya, jika terjadi kenaikan dlm kebutuhan fiskak maka pasti nilai DAU meningkat,”Ungkapnya.

Meski begitu, Amil mengatakan formulasi DAU yang disampaikan Mokhtar Adam benar adanya. Namun, harus diketahui pula bahwa jumlah penduduk pasti mengalami peningkatan, ditambah lagi diserang Covid-19 menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sehingga wajar jika pemda Halmahera Selatan bisa dapatkan tambahan DAU.

“Jaji, makna lobi yang harus dilihat adalah tujuannya, yakni mempengaruhi pimpinan yang memiliki posisi penting dalam organisasi atau pemerintah, yang dalam hal ini peerintah pusat (Kementrian Keuangan). Pemda Halmahera Selatan dengan mengusulkan dokumen dan program untuk bisa mempengaruhi pemerintah pusat agar dapat tambahan DAU. Jadi kita jangan salah memaknai kata lobi. Jadi tidak ada kata pembohongan publik atau hoax, karna bupati Usman Sidik mengatakan pemda Halmahera Selatan bukan personal bupati,” Pungkas dia. (red)