Luapan Kritik Untuk Pemkab Batu Bara Soal Kerumunan Di Pantai Sejarah

  • Whatsapp

BATU BARA, PilarAktual.com – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) kritik kerumunan yang terjadi di Pantai Sejarah Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada Minggu (14/03/2021) Kemarin.

Hasil pantauan Investigator dan Intelijen dilapangan diduga kehadiran pengunjung tidak dikontrol oleh petugas yang ada di lokasi. Ini bertentangan dengan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM)

Bacaan Lainnya

Mimi salah satu anggota intelijen BPI KPNPA RI yang hadir memantau pada acara tersebut mengatakan, banyak terjadi pembiaran prokes Kesehatan.

” Miris ya, saya melihat tidak adanya Kepala Desa Perupuk yang seharusnya menjadi panglima dan berani dalam menegakkan PPKM berbasis Mikro memimpin langsung untuk membubarkan kerumunan yang terjadi semalam di Pantai Sejarah,” ucapnya pada reporter kami, Senin (15/3/2021)

Sementara, Direktur Investigasi & Deputy Intelijen BPI KPNPA RI Sari Darma Sembiring, SE kepada wartawan mengatakan sangat menyayangkan apa yang terjadi di pantai sejarah pada Minggu siang kemarin itu.

” Hasil laporan yang saya terima dari Team Investigasi dan Intelijen menunjukkan fakta by data photo dan video yang sangat kuat terkesan adanya pembiaran, banyak masyarakat yang hadir tanpa masker walaupun ada peralatan cuci tangan dan lain-lain hanya sebuah pajangan. Yang lebih fatalnya lagi petugas pengutipan uang pembayaran dan petugas karcis tidak menggunakan Masker. Bahkan penjaga di jembatan yang seharusnya digunakan sesuai fungsi nya juga tidak menggunakan maskernya hanya dijadikan aksesoris. Pemkab Batu Bara kemana?,” ucapnya heran.

Ketika ditanyakan apa harapannya atas terjadi nya kerumunan Minggu siang hingga sore semalam, dirinya menyayangkan dan menduga ketidak seriusan pemerintah terkait dalam mensukseskan program Presiden Ir. H. Joko Widodo yaitu Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro.

” BPI KPNPA RI mengingatkan kepada pemerintah terkait untuk segera menutup Jembatan perikanan dan wahana di pantai Sejarah maupun wahana-wahana lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Ini tidak baik karena bertentangan dengan program Presiden Jokowi yaitu PPKM berbasis Mikro. Ini terkesan dibiarkan,” tegasnya.

Hingga berita ini selesai dikirim ke redaksi, kepala desa Perupuk dan dinas terkait belum bisa dihubungi. (RED)