Ada beberapa masalah yang sangat urgen untuk segera ditangani dengan serius. Masalah-masalah ini sepertinya menjadi titik pusat disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah yang boleh kita sebut sebagai masalah budaya, karena masalah ini terus mengikuti gerak dinamika perjalanan negara dan bangsa. Masalah yang terus melekat dan mewarnai kehidupan negara dan bangsa dalam proses menjadi.
Pertama. Pancasila sebagai nilai-nilai luhur sebaiknya dilepaskan dari jargon politik dan kekuasaan. Pancasila wajib masuk dalam sistem pendidikan dengan pendekatan budaya (kultural). Memasukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila mestinya melalui pemahaman nilai-nilai etika dan estetika bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar moral personal individual sekaligus menjadi dasar norma kolektif sosial. Sudah barang tentu pemahaman nilai-nilai Pancasila diselaraskan dengan nilai-nilai lokalitas yang berbeda-beda di setiap wilayah nusantara. Artinya, pendekatan kultural untuk memahami Pancasila dibingkai dalam wacana Bhinneka Tunggal Ika.
Selama ini Pancasila diposisikan sebagai nilai-nilai ideal yang bahkan cenderung sakral. Pancasila menjadi sesuatu yang “aduhai” berada di pucuk menara gading, jauh dari jangkauan realita faktual yang mesti diukur dengan nilai-nilainya. Ini disebabkan Pancasila dilihat sebagai ideologi, bukan sebagai tuntunan dan panduan hidup yang nyata untuk semua. Oleh karena itu, pendekatan secara terbalik dalam memahami Pancasila mungkin bisa mulai dicoba. Hal-hal yang kontra Pancasila justru perlu diketengahkan sebagai model pembelajaran. Keberanian berkata “tidak” untuk hal-hal yang kontra atau tidak sesuai Pancasila, bisa jadi lebih menarik untuk didiskusikan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila akan menemukan bentuknya saat kita berani protes, berani mengkritik, berani mengoreksi, bila melihat orang lain memperlihatkan perilaku yang kontra atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Begitu pun sebaliknya, kita juga mesti siap dan berani diprotes, dikritik, dikoreksi, bila berperilaku yang sama di depan orang lain.
Kedua. Salah satu indikator negara abai terhadap pendidikan karakter adalah negara seolah melakukan pembiaran terhadap terjadinya polarisasi yang tajam, bangsa terbelah menjadi dua kubu yang potensial merusak semangat persatuan. Keadaan ini terjadi (sekali lagi karena pendekatan politik dan kekuasaan) karena para pemimpin tidak peduli dengan kondisi psikologis rakyat yang secara budaya (paternalistik) masih melihat pemimpin sebagai sosok atau figur yang dirasa pas, sesuai, dengan perasaannya. Rakyat belum berpikir secara kritis analitis melihat pemimpin yang jadi panutannya. Oleh karena itu, ke depan perlu dipikirkan pemilihan pemimpin nasional (presiden) harus diatur dengan 3 calon yang setiap calon mewakili 3 wilayah negara, yaitu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Dan syarat memenangkan pemilihan adalah harus memenangkan di dua wilayah pemilihan. Model pemilihan itu, mungkin bisa menjembatani kesenjangan yang ada di antara tiga wilayah nusantara.
Polarisasi harus dihentikan. Semangat persatuan harus dibangkitkan kembali. Negara tidak boleh abai. Harus ada langkah-langkah konkrit yang dimulai dari para pemimpin dan tokoh untuk kembali bergandeng tangan merekatkan yang retak melalui cara-cara negosiasi dan rekonsiliasi. Pendekatan budaya menuju musyawarah nasional, dengan mengedepankan semangat persatuan, tanpa diwarnai politik dan kekuasaan, akan lebih memungkinkan bisa diterima dengan baik oleh kedua
