PilarAktual.com – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Ikbal Dajbid, kunjungan kerja (Kunker) ke Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa (9/1/2024).
Kunker yang dilaksanakan ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) untuk rancangan Undang-Undang perubahan aset daerah.
Ikbal tampak menggelar pertemuan dengan Sekda Halmahera Selatan Safiun Radjulan dan sejumlah pejabat lainnya di ruang rapat Kantor Bupati, kampung makian, Kecmatan Bacan Selatan.
“Pertemuan tadi ini berhubungan dengan masalah aset, sehingga ada gambaran terkait kendala aset untuk kami sampaikan ke Menteri Keuangan. Karena saat ini DPD RI sedang membahas Undang-Undang tentang aset,”Ujar Ikbal usai menggelar pertemuan.
Ia menyebut, pengelolaan aset daerah di Maluku Utara, banyak menuai problem, Hal itu mencuat sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara telah menemukan banyak bermasalah.
Oleh sebab itu, ia menyarankan para kepala daerah agar mendorong sumber daya manusia (SDM) para perangkat kerja yang membidangi dalam mengelola aset daerah.
“Sehingga ke depannya aset-aset milik daerah bisa tertata dengan rapi. Karena disclaimer WTP itu, aset yang paling berpengaruh, walapun adminstrasi keuangan bagus,”Terangnya.
Ikbal yang juga Senator asal Maluku Utara ini juga menyinggung pengelolaan aset daerah di Halmahera Selatan. Menurutnya, masih banyak aset yang tidak tertata dengan baik karena minimnya SDM.
Ikbal juga mengaku, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang belum memiliki dokumen pencatatan aset milik desa.
“Padahal aset ini dalam rangka mendorong PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi ini tidak dikelola dengan baik. Maka saya bilang tadi, aset itu kuncinya ada SDM perangkatnya, itu yang harus di dorong,”Pungkasnya. (Is/red)
