Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara kembali mencuri perhatian publik di tingkat nasional.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda, daerah yang akrab disebut “Mitra” itu resmi ditetapkan sebagai Percontohan Kabupaten Anti Korupsi Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Penetapan tersebut diberikan setelah melalui serangkaian penilaian ketat lintas kementerian dan lembaga, dengan skor menonjol 90,8 kategori Istimewa, angka yang menempatkan Mitra di jajaran daerah terbaik Indonesia dalam tata kelola pemerintahan bersih.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh KPK RI pada Selasa (18/11/2025) dalam agenda resmi di Lantai III Kantor Bupati Minahasa Tenggara.
Suasana acara berlangsung formal namun penuh kebanggaan, dihadiri pimpinan daerah hingga jajaran pejabat strategis.
Turut hadir Bupati Ronald Kandoli, Wakil Bupati Fredy Tuda, Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, Sekretaris Daerah, para asisten, dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Dari pihak KPK, hadir Tim Penilai yang dipimpin Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Rino Haruno.
Tim tersebut juga diperkuat unsur Kemendagri, Kemenkeu, KemenPAN-RB, BPKP, Ombudsman RI, serta Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
Keterlibatan banyak lembaga sekaligus menjadi indikator bahwa penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, hingga kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar pengakuan, melainkan representasi dari kerja berkelanjutan yang dilakukan seluruh perangkat daerah.
Ia menyebut predikat tersebut sebagai “hasil kolektif”, bukan karya satu-dua individu.
“Predikat ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih. Anti korupsi bukan slogan ini adalah budaya yang terus kami bangun dan wujudkan,” ujar Kandoli.
Bupati juga menyampaikan bahwa pengakuan KPK ini menjadi energi baru untuk memperkuat program pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Setiap perangkat daerah, kata dia, kini memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mempertahankan bahkan meningkatkan standar akuntabilitas publik.
Menurutnya, tantangan sesungguhnya bukan meraih penghargaan, melainkan memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya.
Prestasi kategori Istimewa ini mengukuhkan Kabupaten Mitra sebagai salah satu model reformasi birokrasi di Indonesia.
Implementasi sistem pencegahan korupsi dinilai berjalan efektif, mulai dari penguatan pengawasan internal, digitalisasi layanan publik, hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mitra menegaskan bahwa pencapaian ini tidak menjadi garis finis.
Justru, penghargaan ini menjadi pijakan awal bagi upaya pembenahan yang lebih luas.
Pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk terus mendorong inovasi pelayanan, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi di semua lini pemerintahan.
Dengan capaian tersebut, Minahasa Tenggara kini tak hanya dikenal sebagai daerah yang berkembang pesat, tetapi juga sebagai contoh bagaimana integritas dapat menjadi pondasi pembangunan daerah.
Spirit anti korupsi yang dibangun hari ini diharapkan menjadi budaya yang diwariskan untuk generasi berikutnya.
