Manado, PilarAktual.com – Dalam upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (9/4/2026) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.
Forum ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.
Selain itu, forum ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, jajaran pejabat tinggi negara, serta kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, turut memimpin jalannya agenda strategis tersebut.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum krusial untuk merumuskan prioritas pembangunan yang terintegrasi, sekaligus memastikan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dalam konteks ini, setiap daerah diberi ruang untuk menyampaikan usulan prioritas yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Dalam keterangannya, Oskar Manoppo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam memperkuat sinergi pembangunan lintas level pemerintahan.
Ia menilai, harmonisasi kebijakan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara daerah dan pemerintah pusat. Kami berharap berbagai usulan prioritas dari Bolaang Mongondow Timur dapat terakomodasi secara optimal,” ujar Oskar.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan yang matang dan terukur akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, setiap program yang dirancang harus benar-benar berbasis kebutuhan serta memiliki indikator capaian yang jelas.
Lebih lanjut, Oskar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Melalui forum Musrenbang RKPD ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama dalam menentukan arah pembangunan tahun 2027.
Tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
