Gubernur Dan OPD Temui Kejati Malut Bahas Kerjasama Pencegahan Tipikor

  • Whatsapp

TERNATE, PilarAktual.com-Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba Lc, Sekertaris Daerah (Sekda), Inspektorat dan Oraganisasi Perangkat Daerah OPD menggelar pertemuan dengan Kepala Kejati Malut dan para asisten, Senin (8/2) kemarin.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Dalam pertemuan itu membahas kerjasama dan sinergitas dalam rangka upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Maluku Utara.

Bacaan Lainnya

Selain itu, mendorong terciptanya mekanisme pengelolaan APBD sesuai peraturan Perundang-undangan dan menekankan pengelolaan anggaran untuk kegiatan yang berimplikasi terhadap Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pad kesempatan itu, Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba melalui kepala dinas PUPR Malut Santrani Abusama, meminta kepada Kejati Malut secara aktif terus melakukan pendampingan dan pengawalan hukum sebagai implementasi dari kerjasama (MoU) antara pemerintah provinsi (Pemprov) Malut dan Kejati Maluku Utara.

“Pihkanya juga minta kepada seluruh OPD agar membuka diri untuk didampingi dan secara aktif berkonsultasi terkait persoalan hukum di masing – masing bidang,”Ungkap Santrani.

Sementara Kajati Malut Erryl Prima Putra Agoes melalui Asisten perdata dan tata Usaha Negara (Datun) Kejati Malut Jeffri Huwae mengatakan, untuk kesiapan memberikan dukungan lewat fungsi hukum dalam pengelolaan anggaran dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan prinsip kemanfaatan serta memperhatikan asas – asas umum pemerintah yang baik.

Selain itu pihaknya, menekankan bahwa pencegahan hukum melalui kegiatan pendampingan hukum oleh kejati akan dilakukan secara professional.

Meski begitu kata dia, apabila di kemudian hari terdapat adanya perbuatan melawan hukum akibat dari pihak terkait tidak patuhinya terhadap apa yang menjadi kewajiban hukum dan arahan Kejati Malut. Maka hal itu akan berimplikasi kerugian negara.

” Apabila kedepan terdapat ada perbuatan melawan hukum, maka kejati malut tidak segan-segan untuk menempuh langkah penegakan hukum secara Represif,”Katanya.

Dikesempatan tersebut ia menegaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersumber dari pinjam daerah ke PT. SMI Kejati tetap dilakukan pendampingan hukum baik diminta maupun tidak diminta. Olehnya itu, kajati berharap agar Pemprov Malut lebih mengoptimalkan kewenangan Inspektorat dalam proses pembangunan.

” Teruslah bekerjasama antara Inspektorat dan pemprov malut. sebagai mitra untuk melakukan langkah – langkah pencegahan korupsi,” tegasnya. (Tam/Red)