GPM Malut Minta Kejati Telusuri Kasus Kadinkes Halsel, Soal 15 Paket Pengadaan Fiktif

  • Whatsapp

TERNATE, PilarAktual.com – Wakil ketua Bidan Kaderisasi dan Idologi Dewan Pimpinan Dearah Gerakan Pemuda Marhainis (DPD-GPM) Maluku Uatara Sudarso Manan kembali mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara Segera telusuri Oknum-oknum yang terlibat atas dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor), Terkait Pengadaan Alat kesehatan (Alkes) dan alat Laboratorium tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Kesehatan Halmahera Selatan.

Menurutnya, Hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakila Maluku Utara atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( LKPD) Tahun 2016 Sesuai Nomor:15.C/LHP/XIX.TER/5/2017 Tanggal:22 Mei 2017.

Bacaan Lainnya

Sudarso menyebutkan, BPK RI perwakilan Malut juga memerintahkan Kapala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan untuk menginstuksikan PPK agar menetapkan dan menagih denda senilai Rp 5 ratus Juta lebih kepada pihak penyedia barang/jasa serta menyetorkannya ke rekening Kas Daerah.

“Kadinkes Halsel sampai saat ini tidak menindak lanjuti instruksi BPK RI perwakilan Malut. Bahkan, sampai sejauh ini dinas kesehatan Halsel belum habis menyetorkan ke rekening kas Daerah Halsel,” Ungkap Sudarso Manan kepada saat ditemui wartawan, Jumat (02/7/2021)

Sudarso pun membeberkan hasil pengadaan yang lakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Halmahera Selatan di tahun 2016 sebanyak 15 Paket dan kelima belas paket ini di duga Fiktif diataranya,

– Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Obi sesuai nomor kontrak 13/937/SPP/DAK/DINKES- HS/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016. total nilai kontrak Rp 1.762.000.000,00 dilaksakan pengadaan ole PT Cemara Kedawung Kamil RS. Obi 25 Oktober 2016 dan masa berakhirnya pekerjaan tanggal 25 Oktober 2016 serta total jumlah keterlambatan pekerjaan senilai Rp 19,191,382

РPengadaan alat kesehatan Ruma sakit Bisui E-Catalogue sesuai nomor kontrak 26/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. dilaksanakan pengadaan oleh PT Jema Indo Mandiri. dan masa berakhirnya kontrak 23 Desember 2016. total nilai kontrak  432,869,840.00 serta nilai keterlambatan pekerjaan senilai Rp 387,615,265.00

– Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit Obi dan RSB Bisui E-Catalogue  sesuai nomor kontrak 27/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. dilaksanakan pengadaan oleh PT Rama Mulia Sejahtera dengan nilai kontrak Rp 2.530.596.895,00 serta nilai keterlambatan senilai Rp 2.266.034.493,00

– Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit E-Catalogue Obi dan RS Bisui
sesuai nomor kontrak 28/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. dilaksanakan pengadaan oleh PT Bold Technologies Leading Indonesia dengan nilai kontrak Rp730,500,000.00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp 654.129.545,00

– Pengadaan alat kesehatan
puskesmas E-Catalogue sesuai nomor kontrak 29/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. dilaksanakan pengadaan oleh PT Bold Technologies Leading Indonesia, di Puskesmas Saketa, Laiwui, Kayoa, Labuha, SP2 Lalubi (Sumber
Makmur) dan total Nilai kontrak Rp 465.000.000,00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp 416.386.364, 00.

– Pengadaan alat kesehatan di RS Bisui E-Catalogue sesuai nomor kontrak 30/938/SPK/DINKES-HS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. dilaksanakan pengadaan oleh PT Medtek. total nilai kontrak Rp 101.936.000, 00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp 91.279.755,00.

– Pengadaan alat kesehatan
puskesmas E-Catalogue nomor 31/938/SPK/DINKES-HS/X/2016
tanggal 24 Oktober 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Medtek di Puskesmas Babang, Gandasuli, Bibinoi, Laiwui, Madopolo, Makian, Kayoa dan Saketa dengan total nilai kontrak Rp 2.386.572.800,00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp 2.137.067.462,00.

– Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit e-catalogue nomor 32/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Era Surya Persada diadakan ke RS Obi dan RSB Bisui. dengan total nilai kontrak Rp 168.516.000,00 serta nilai keterlambatan pekerjaan senilai Rp150.898.418,18

– Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit E-Catalogue nomor 33/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Gandasari Ekasatya di RS Obi dan RS Bisui dengan total nilai kontrak Rp217.777.200,00 serta nilai keterlambatan pekerjaan senilai Rp195.009.584,00.

– Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit E-Catalogue nomor 34/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Mitra Inti Medika. di RS Bisui dengan nilai kontrak Rp287.015.570,00 serta nilai keterlambatan pekerjaan senilai Rp 257.009.396,00.

– Pengadaan alat kesehatan
puskesmas E-Catalogue nomor 35/937/SPK/DINKES-HS/X/2016
tanggal 26 Oktober 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Kirana Jaya Lestari. di Puskesmas  Saketa, Laiwui, Madopolo, Kayoa, Makian dan Bibinoi dengan total nilai kontrak Rp2.208.464.928,00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp1.977.579.958,00.

– Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit E-Catalogue nomor 36/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Abadi Nusa Usaha Semesta di RS Obi dan RS Bisui dengan nilai kontrak Rp 71.503.475,00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp 64.028.112,00.

– Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit e-catalogue nomor 37/937/SPP/DAK/DINKES- HS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT FA Antares Medika. di RS. Obi dan RS Bisui sesuai nilai kontrak Rp41.970.000,00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp 37.582.227,27.

– Pengadaan alat laboratorium RS. Obi dan RSB. Bisui E-Catalogue
nomor 42/937/SPP/DAK/DINKES- HS/XI/2016 tanggal 15 November 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Manunggaling Karsa Persada. di RS Obi dan RS Bisui. sesuai dengan nilai kontrak Rp2.364.600.000,00 serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp1.350.086.131.73.

– Pengadaan alat kesehatan
puskesmas paket III nomor 43/937/SPP/DAK/DINKES- HS/XI/2016 tanggal 15 November 2016. dilaksanakan pekerjaan oleh PT Betari Riyadi. di Puskesmas Saketa, Laiwui, Madopolo, Kayoa, Makian dan Bibinoi. sesuai dengan nilai kontrak Rp 441.600.000,00 dan serta keterlambatan pekerjaan senilai Rp392.674.368,82.

” Jika dihitungan total jumlah keterlambatan pekerjaan untuk diadakan pengadaan Alkes tersebut senilai Rp 10.377.381.080,00.- ( Sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan Denda keterlambatan pekerjaan dari 15 perusahaan maksimal 5% itu senilai Rp518.869.054,00.- ( Lima Ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah),” Bebernya.

Untuk itu selaku wakil ketua Kaderisasi DPD GPM Maluku Utara meminta ketegasan Pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara secepatnya di Tindaklanjuti laporan hasil audit BPK tersebut karena di duga kuat ada indakasi korupsi pada 15 Paket Pengadaan Alkes oleh Dinkes tahun 2016-2017.

Meski demikian, Sudarso Juga meminta kepada Bupati Halmahera Selatan Hi Usman Sidik Perintahkan Inspektorat untuk melakukan Audit kembali atas dugaan kasus Korupsi yang di lakukan pada dinas kesehatan Halmahera Selatan dan Segera Copot kepala Dinas Kesehatan HJ. Hasna Muhammad.

” Kami minta Bupati Halsel Hi Usman Sidik segera perintahkan Inspektorat untuk melakukan audit internal pada dinas Kesehatan Halsle dan segera evaluasi Kadisnkes,” Tandasnya.

Sudara juga menyampaikan, Dalam waktu dekat bakal menggelar aksi di depan Kejati Malut, untuk medesak Kejati Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Saudara Hj Hasna Muhammad.

Sekedar diketahui kepala Dinas Kesehatan Saat dikonfirmasi melalui via Whadsap dengan nomor, 0812-3088****. Namun pihak yang bersangkutan belum ada keterangan. (red)