Genjot PAD Pada Sektor Nelayan, DKP Halsel Harus Mampu Berinovasi dan Berkreasi

  • Whatsapp

HALSEL, Pilaraktual.com.com — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan tampaknya tidak terlalu mencermati dengan Kehadiran undang – undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang membatasi kewenangan dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala dinas DKP Halsel, DR. Iksan Subur kepada Wartawan Senin (07/6/2021) mengatakan, Kehadiran undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membatasi kewenangan dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Semestinya harus di jadikan satu persoalan prinsip di tingkat Kabupaten/Kota salah satunya Kabupaten Halmahera Selatan.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Kehadiran undang – undang itu sangat positif dalam membantu para kelompok nelayan kecil atau tradisional, Dimana mereka tidak dikenakan pungutan retribusi dalam perolehan pendapatan para nelayan tersebut.

Lanjut Iksan, Hal ini suda menjadi polemik atas hadirnya Undang-Undang 23 terkait pendapatan asli daerahnya yang tidak lagi memungut retribusi karena telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan suda menjadikan regulasi ini sebagai sebuah tantangan positif untuk bisa melahirkan inovasi dan kreasi dengan syarat penanganannya harus terpadu dan kolaboratif.

“Kita Haris berinovasi dan berkreasi yang bersifat terpadu dan kolaboratif mengaktifkan kembali perusahan daerah yang selama ini sedang mati. Sementara dari infrastruktur perusda saat ini berupa ABV dan costorik sangat normal. Seharusnya, kita harus membina dan membentuk serta menegaskan bahwa koperasi nelayan tangkap sebagai sebuah badan usaha yang di isyaratkan dalam undang,-undang cipta karya merupakan solusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan sumber pendapatan daerah,” Katanya.

Iksan menyebutkan, Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan (DKP) Halsel harus mendapatkan alokasi anggaran bidang tangkap dalam pengadaan body fiber gelas di bawah 5 GT secara maksimal tidak bisa tanggung atau sungkang, Karena Pengadaan body di bawah 5 GT dapat diserahkan kepada perusda dan bekerjasama dengan koperasi Nelayan tangkap.

“Semua hasil tangkapan dari nelayan ke koperasi dan berakhir di perusda untuk ditampung dan dijual untuk kemasukan pendapatan asli daerah. Bila ini dilakukan maka, perusda bisa bersaing dengan perusahan BUMN yang saat ini berada di panambuang termasuk Mr. Mun. Bahkan perusahan BUMN maupun Mr. Mun Suda sejak lama mengelola perikanan tangkap dengan menggunakan nelayan tradisional dengan tanpa menyiapkan sarana Viber,” Sebut Iksan.

Iksan menuturkan, Andaikan di tahun anggaran 2022 kita anggarkan 10 miliar untuk pengadaan bodi fiber di bawah 5 GT, maka ada 100 armada bodi viber yang kita miliki dan diserahkan kepada perusda untuk dikelola oleh koperasi nelayan tangkap. Sebab Dengan hitungan dalam tangkapan 1 hari dalam satu armada paling renda 100 kg ikan, berarti dalam 100 armada bodi menghasilkan produksi tangkapan ikan sebesar 10 ton dalam perhari.

Untuk itu dalam 1 bulan perusda akan mendapatkan hasil tangkapan produksi sebesar 300 ton baik ikan dasar maupun ikan tuna dan lainnya. Maka dalam 1 tahun perusahan daerah bisa mendapatkan ikan sebesar 3600 ton dan hasil ini, perusahan daerah telah mengalahkan BUMN yang ada di panambuang Halmahera Selatan.

“Hanya konsep dan pola ini yang bisa di lakukan sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 untuk mendapatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Halmahera Selatan, karena kemajuan Koperasi Nelayan kita harus berinovasi untuk menggenjot PAD,” Ujarnya. (Red)