Dua Dosen Unkhair Beda Pendapat Soal Peningkatan PAD APBD-P Halsel 2021

  • Whatsapp

TERNATE, PilarAktual.com – Dua dosen Universitas Khairun Ternate yang sama-sama di bidang ekonomi beda pendapat soal Pemda dan DPRD Halmahera Selatan menyepakati peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan 2021.

DR. Mohtar Adam sebelumnya megatakan bahwa ambisi Pemda Halmahera Selatan dalam mengenjot peningkatan PAD pada APBD-P 2021 bakal beresiko terjadi pelebaran defesit keuangan daerah, sementara DR. Amil Jusup justru menyebut Mohtar Adam keliru.

Bacaan Lainnya

Amil Jusup, yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair ini menyebutkan, sah-sah saja jika Pemda Halmahera Selatan punya target Anggara pendapatan belanja daerah (APBD) yang meningkat. Menurutnya, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang baru, sehingga berbeda dengan sebelumnya.

“Realisasi APBD biasanya tidak capai target, dan itu wajar dalam pengelolaan keuangan. Karena pemda menetapkan target tujuannya agar semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus maksimalkan kinerjanya, terutama dalam sektor penerimaan,”Ujar Muammil Jusup saat dimintai konfirmasi terkait pernyataan Mohtar Adam, Selasa (21/9/2021).

Amil menambahkan, bahwa sumber penerimaan dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari sumber penerimaan tersebut, misal PAD Pemda Halmahera Selatan bisa genjot dengan cara optimalisasi (ekstensifikasi dan intensifikasi) penerimaan baik pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya.

Selain itu kata Amil, Pemda Halmahera Selatan masih bisa menambah objek pajak dan upayakan mengurangi terjadinya kebocoran, serta pengelolaan aset daerah secara benar sehingga bisa menjadi penerimaan.

“Yang perlu dipahami adalah bahwa realisasi pasti tak sesuai target yang ditentukan. Hanya saja bagaimana Pemda Halmahera Selatan bisa optimalkan sumber penerimaan dari PAD, yakni dengan arah kebijakan yang susah tertuang dalam renstra OPD,” Sambung Amil.

Dijelaskan dia, implementasi visi misi kepala daerah yang tertuang dari renstra RKPD juga harus mencapai target penerimaan yang maksimal.

“Jadi Pak Ota (Mohtar Adam) keliru. Kalau kita cek di daerah mana saja realisasi selalu tidak mencapai target. Yang terpenting pemda mampu meningkatkan penerimaan agar belanja publik juga bisa meningkat yang berdampak pada sektor pembangunan daerah/masyarakat. Karena APBN maupun APBD menggunakan model defisit sehingga realisasi selalu tidak mencapai target,”Pungkas Amil. (Red)