Diduga Korupsi DD, DPD GPM Malut Tantang Bupati Halsel dan Inpektorat

  • Whatsapp

LABUHA, PilarAktual.com – Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dan Idologi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara Sudarso Manan. Mendesak Inspektorat Halsel, untuk mengaudit Angaran Dana Desa (DD), di Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halamahera Selatan, Maluku Utara.

Desakan ini, Kerena GPM Malut menduga Kepala Desa (Kades) Tawabi Ridwan Hi. Nen telah menggelapkan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Angara 2017 hingga 2021,namun sampai saat ini tidak ada proses pemeriksan dari pihak inspektorat Halmahera Selatan.

Bacaan Lainnya

“Kepala Desa Tawabi Ridwan Nen, sejak tahun 2017 sampai pada 2021 setiap melakukan program pekerjaan Fisik maupun Non Fisik di Desa Tawabi, tidak pernah melalui Musyawarah Desa (Musdes). Olehnya itu, saya menguji komitmen Inspektorat untuk mengungkap kasus korupsi di Desa Tawabi” Kata Sudarso Manan Kepada wartawan, Saptu (19/6/2021)

Sudarso membeberkan, berdasarkan Infestigasu di lapangan pekerjaan di tahun 2017 tersebut, kepala Desa (Kades) hanya menggunakan pekerjaan fisik Jalan dan pagar. Sementara Tahun Anggaran 2018 pekerjaan fisik yang di kerjakan hanya pembangunan Kantor Desa, namun hanya pada 70 Persen.

Sementara tahun angaran 2019, Lanjut Sudarso, hanya di gunakan program pembangun lanjutan dari tahun 2017- 2018, kemudian untuk anggaran tahun 2020, Post anggaran Pemuda, PKK, tidak terealisasi dan gaji guru Honor selama empat bulan tidak terbayar.

Lanjut Sudarso sapaan akrabnya menyampaikan, Kepala Desa Tawabi di tahun 2020 tidak merelealisasikan bantuan BLT berjumlah 62 Kepala keluarga (KK) di tahap pertama. Kemudian di Tahap 2 dan Tahap 3 tahun 2021 anggaranya sudah di cairkan akan tetapi belum direalisasikan ke masyarakat desa yang memiliki hak penuh untuk menerima BLT DD,

” Bukan hanya penggelapan Dana Pemuda, PKK, dan Guru Honor, tapi juga bantuan BLT untuk masyarakat. Kemudian kepala Desa juga mengadakan pungutan liar (Pungli) di masyarakatnya dengan dana bantuan Eks pengungsi dan membebankan warga sebesar Rp. 50 ribu, dengan berjumlah KK sebanyak 92 KK,” Bebernya.

Selaku Ketua bidang Kaderisasi DPD GPM sangat menyesalkan kebijakan seorang pemimpin. Meski demikina GPM menilai ini bentuk Praktek tindak pidana kejahatan korupsi yang harus di seriusi oleh penegakan supermasi Hukum.

“Desak Bupati Halsel Hi Usman Sidik segera Copot kepala Desa Ridwan Hi Nen Sebagai Kepala Desa, Desa Tawabi dan perintakan kepala Inspektorat untuk melakukan audit di setiap tahun anggaran. Sebab ini merupaka salah satu Visi dan Misi Bupati dan wakil bupati Halsel dalam memberantas Korupsi,” Tegas Sudarso sembari menyebutkan, Tindak pidana kejahatan korupsi yang di Perankan kepala Desa Tawabi adalah bagian dari tindakan yang tidak bermoral dan patut di evaluasi oleh Bupati Halamahera selatan.

Sekedar diketahui Sehingga berita ini di publis, sementara media pilarkatual.com masih upaya konfirmasi Kepala Desa, Ridwan Hi Zen. (Red)